Presiden Prabowo 'Senggol' Gaji ASN dan Guru, Pengamat Singgung PPPK dan Honorer Perlu Diperhatikan

Ringkasan Berita:

• Pengamat Ekonomi Unpas Acuviarta Kartabi menilai persoalan gaji ASN tidak hanya terkait fraud ekspor, tetapi juga tata kelola dan sistem remunerasi birokrasi.
• Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti praktik underinvoicing ekspor-impor yang membuat penerimaan negara berkurang sehingga berdampak pada gaji ASN.
• Acuviarta menekankan perlunya evaluasi sistem tunjangan ASN yang berbeda-beda antar daerah serta penerapan merit system agar gaji sesuai kinerja dan kompetensi.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menilai persoalan gaji ASN tidak hanya berkaitan dengan fraud ekspor yang disoroti Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, tetapi juga menyangkut tata kelola dan sistem remunerasi birokrasi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap faktor yang menyebabkan gaji guru, aparat penegak hukum (APH), hingga aparatur sipil negara (ASN) masih kecil.

Menurut Prabowo, salah satu penyebabnya adalah praktik underinvoicing atau manipulasi laporan ekspor-impor yang dilakukan sejumlah perusahaan.

Baca juga: Gerakan Terpujilah Guru di Sumedang, Perkuat Kompetensi Digital Tenaga Pendidik di Era AI

Praktik tersebut dilakukan dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya kepada pemerintah.

Akibatnya, penerimaan negara dari pajak, devisa, hingga pungutan ekspor menjadi lebih kecil.

“Gaji ASN itu dalam berbagai hal sudah disesuaikan dengan standar nasional pengkajian ASN,” kata Acuviarta, saat dihubungi, Rabu (20/5/2025).

Meski demikian, ia menilai masih ada persoalan dalam sistem tunjangan karena sangat bergantung pada kemampuan masing-masing daerah.

“Nah, tunjangan itu berbeda-beda karena tergantung kemampuan daerah,” ujarnya.

Dia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem remunerasi ASN, termasuk penerapan merit system.

“Perlu diperbaiki dari sisi tata kelola. Penting juga KemenPAN-RB mengevaluasi sistem remunerasi dengan memperhatikan merit system. Sehingga penggajian dan kualitas SDM bisa sejalan,” katanya.

Ia juga menyinggung kasus manipulasi absensi ASN yang sempat terjadi di daerah.

Baca juga: Bedah Krisis Guru hingga Gaji PPPK di Jawa Barat, DPD RI Soroti Beban Fiskal dan Ketimpangan ASN

“Nah ini kan banyak juga manipulasi terkait penggajian,” ucapnya.

Meski begitu, Acuviarta menyebut secara rata-rata penghasilan ASN sebenarnya sudah cukup baik.

“Kecuali pegawai honorer dan PPPK, itu memang masih menjadi persoalan,” katanya.