Mengintip Proyek BRT di Bandung, Progres Diklaim Sudah 11 Persen, PKL Jadi Salah Satu Persoalan

Ringkasan Berita:

• Progres pembangunan BRT di Kota Bandung sudah mencapai sekitar 11 persen, dengan pekerjaan fisik seperti depo di Terminal Leuwipanjang dan halte on/off corridor mulai berjalan.
• Persoalan sosial masih menjadi perhatian, terutama terkait pedagang kaki lima (PKL), kios sewa, serta rencana pemindahan trayek AKAP dan AKDP.
• Pemkot Bandung menyiapkan alternatif solusi bagi pedagang terdampak, salah satunya relokasi ke terminal tipe C yang tersebar di berbagai wilayah kota.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Perhubungan Kota Bandung memastikan progres pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Kota Bandung saat ini terus mengalami kemajuan dan pengerjaannya pun terus dilakukan.

Untuk saat ini sejumlah pekerjaan fisik sudah mulai berjalan, seperti Depo BRT di Terminal Leuwipanjang, halte on corridor dan off corridor di sejumlah ruas jalan termasuk penataan jalur operasional transportasi massal tersebut.
‎
‎Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi mengatakan, berdasarkan pemaparan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub), saat ini progres pembangunan BRT telah mencapai sekitar 11 persen.

‎"Pembangunan depo BRT sudah berjalan lebih panjang progresnya. Jadi, saat ini kurang lebih sudah mencapai 11 persen," ujarnya usai mengikuti rapat koordinasi terkait proyek BRT di Balai Kota Bandung, Kamis (7/5/2026).

Baca juga: 24 Kios PKL di Cicadas Bandung Kembali Dibongkar, Lokasinya Akan Dijadikan Koridor BRT

‎Hanya saja, kata dia, meski kontrak pengerjaan proyek BRT tersebut sudah berjalan, masih ada sejumlah persoalan yang harus dibahas dan disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat oleh pihak terkait.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian yakni berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL), kios sewa, hingga rencana pemindahan trayek angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP).
‎
‎Dia mengatakan, pada proyek BRT ini pihaknya tidak ingin menimbulkan persoalan sosial baru di lapangan, sehingga pendekatan kepada masyarakat dan para pelaku usaha di sekitar lokasi proyek akan dilakukan secara bertahap.
‎
‎"Harus dibahas lagi lebih lanjut dan perlu sosialisasi lebih intens. Karena di sana banyak PKL dan aktivitas ekonomi masyarakat yang pelanggannya adalah penumpang," kata Rasdian.
‎
Untuk saat ini, ‎Pemkot Bandung tengah menyiapkan sejumlah alternatif solusi bagi para pedagang dan penyewa kios yang terdampak pembangunan proyek tersebut. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah relokasi ke terminal-terminal tipe C yang dimiliki Kota Bandung.
‎
‎Rasdian mengatakan, Kota Bandung memiliki sekitar 11 terminal yang tersebar dari kawasan barat hingga timur serta utara hingga selatan kota. Terminal-terminal tersebut dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi penataan baru bagi aktivitas perdagangan masyarakat terdampak.

‎"Kita punya beberapa alternatif. Misalnya dipindahkan ke terminal tipe C. Tadi juga saya tangkap kemungkinan ada bantuan pembangunan kios dan bangunan pendukung," ucapnya.

‎‎Selain itu, kata dia, pembangunan fasilitas pendukung seperti kios dan bangunan penunjang lainnya juga disebut berpeluang mendapat dukungan pendanaan dari pihak lain, termasuk World Bank.

Baca juga: 11 Kios PKL di Cicadas Bandung Dibongkar Satpol PP, Lokasinya Bakal Jadi Koridor BRT

‎Saat ini, perhitungan teknis dan skema penataan masih terus dibahas bersama Project Management Consultant (PMC), termasuk kajian mengenai kapasitas armada, perpindahan kendaraan operasional, hingga penyesuaian pola pelayanan transportasi.
‎
"Kalau proses pembangunan fisik sendiri masih berada pada tahap awal berupa pembersihan lahan dan persiapan fondasi. Baru tahap fondasi, lahannya dibersihkan dulu, persiapan untuk fondasi," ujar Rasdian.