Danantara dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dedi Mulyadi Singgung Kewajiban BUMN

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -  Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai super holding BUMN digadang-gadang menjadi mesin baru ekonomi nasional.

Meski demikian, akuntabilitas Danantara harus benar-benar berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Isu tersebut dikuliti dalam acara Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU) yang menggelar Round Table Discussion (RTD) edisi ketiga, bertajuk “Jepitan Problem Investasi Danantara dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Holiday Inn, Kota Bandung, Kamis (22/1/2026).

Ketua Pelaksana Nagara Institute sekaligus Founder AFU, Akbar Faizal, mengatakan bahwa ambisi besar Danantara harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat.

Baca juga: Dedi Mulyadi Ingin BUMD Jabar Ikuti Danantara, Singgung BUMD Tak Produktif: Di Kasnya Kosong Semua

“Konsep Danantara diharapkan mampu meningkatkan daya saing BUMN di kancah global. Namun, jika aspek transparansi dan risiko tidak dikelola dengan benar, ini bisa menjadi ‘jepitan’ bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah,” ujar Akbar Faizal.

Dalam RTD ini, sedikitnya lima aspek ekonomi krusial menjadi sorotan. Mulai dari kepastian sumber pendanaan selain aset BUMN agar tidak mengganggu stabilitas fiskal, penetapan tujuan dan prioritas investasi yang tidak berbenturan dengan kepentingan daerah, hingga kejelasan manajemen portofolio investasi.

Dua aspek lain yang dinilai tak kalah penting adalah penerapan manajemen risiko yang ketat serta komitmen penuh terhadap akuntabilitas dan transparansi publik.

Pihaknya menilai konsep super holding yang menggabungkan holding operasional dan holding investasi BUMN memerlukan kajian mendalam, terutama pada aspek kelembagaan dan tata kelola. Tanpa desain akuntabilitas yang kuat, Danantara dikhawatirkan justru menjadi tekanan baru bagi ekonomi daerah.

Dia menambahkan, hasil diskusi yang muncul akan dikurasi menjadi buku dan direkomendasikan dalam kebijakan investasi nasional yang rencananya diserahkan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti persoalan konkret yang dihadapi daerah, khususnya terkait kewajiban BUMN terhadap Bank BJB yang nilainya disebut mendekati Rp3,7 triliun.

“BUMN-BUMN yang hari ini punya kewajiban terhadap BJB harus segera diselesaikan karena itu membebani kegiatan usaha di Jawa Barat,” kata Dedi.

Ia mengaku telah menyurati direksi dan kementerian terkait dan berharap ada tindak lanjut nyata.

Danantara seharusnya tidak hanya mencatat aset pemerintah, tetapi menjadikannya nilai strategis untuk pengembangan ekonomi daerah, termasuk UMKM.

Ia bahkan menyebut rencana konsolidasi BUMN di Jawa Barat agar pengelolaannya lebih terarah dan tidak merugi meski memiliki aset bernilai hampir Rp4 triliun.

Baca juga: Warga Mulai Tempati Rumah Hunian Danantara, Kesiapan Listrik dan Personel Siaga PLN Diapresiasi