Atasi Gang Sempit, Diskar PB Bandung Siapkan Drone Pemadam Seharga Rp1,2 Miliar

Ringkasan Berita:

• Diskar PB Kota Bandung akan menggunakan drone seharga Rp1,2 miliar per unit untuk memadamkan kebakaran di permukiman padat dan gang sempit. 
• Strategi ini diambil guna mempercepat response time di area yang sulit dijangkau mobil pemadam. 
• Sebanyak 14 drone (kombinasi sprayer dan dropping) ditargetkan beroperasi tahun 2026 untuk tugas pemadaman, evakuasi gedung tinggi, hingga bantuan banjir.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kota Bandung akan memanfaatkan drone untuk memadamkan kebakaran dan saat ini anggaran pengadaan teknologi tersebut sudah diajukan.

Penggunaan drone tersebut dilakukan karena selama ini petugas kerap terkendala saat memadamkan kebakaran di permukiman padat penduduk dan gang sempit akibat armada tidak bisa masuk hingga area titik api.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung Soni Bakhtiar, mengatakan, pihaknya akan menggunakan teknologi drone tersebut untuk lebih mempercepat proses pemadaman, respon time dan action time.

"Jadi kita akan gunakan drone saat kebakaran di daerah kumuh, karena mobil enggak bisa masuk ke gang, sehingga kalau kita menggunakan drone ini percepatan itu bisa kita lakukan," ujar Soni, Selasa (13/1/2026).

Dia mengatakan, ada dua drone yang akan digunakan dalam proses pemadaman kebakaran pada tahun 2026 ini, yakni drone sprayer yang bisa mengangkat selang dan nozzle, sedangkan satu lagi drone untuk dropping.

"Sehingga drone ini pilihan dari analisa yang sudah kita lakukan. Kita buat strategi untuk bisa melakukan pemadaman dan juga penyelamatan," katanya.

Menurutnya, drone tersebut juga bisa digunakan untuk mengevakuasi mengangkat beban tali, sehingga bisa digunakan untuk melakukan evakuasi di gedung tinggi, daerah banjir dan longsor yang sulit dijangkau.

"Nah itu juga kita bisa menggunakan drone, jadi ini salah satu pemilihan metode yang efektif juga untuk di daerah perkotaan yang tentu ada kemacetan, kemudian kepadatan dan daerah kumuh," ucap Soni.

Soni mengatakan, pengadaan dua drone tersebut akan menggunakan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penambahan anggaran pengadaan drone pada tahun depan.

"Untuk 1 drone dianggarkan Rp 1,2 miliar, jadi harus ada Rp 2,4 miliar. Lalu di DAK kita menganggarkan setiap UPT ada dua drone, kita memiliki empat UPT, jadi ada 8 drone untuk mensuplai 4 UPT," katanya.

Selain itu, kata dia, untuk ke depannya ada penambahan 4 drone untuk di mako pusat. Sehingga, ada 12 drone yang akan diajukan melalui DAK ke pemerintah pusat tersebut.

"Di DAK kita mengajukan 8 drone ditambah 4, berarti 12 drone. Ditambah APBD untuk 2 unit maka total ada 14. Mudah-mudahan semua itu, bisa direalisasikan tahun 2026 ini," ucap Soni.