BPHN dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Perkuat Sinergi Pengembangan Hukum

Ringkasan Berita:

• BPHN menerima audiensi UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk memperkuat kolaborasi pendidikan hukum, peningkatan kompetensi dosen, dan pengelolaan JDIH.
• Audiensi menekankan sinergi pemerintah dan kampus dalam tridharma, penyuluhan hukum, literasi hukum, serta peluang kerja sama riset dan keterlibatan akademik berkelanjutan.
• Kanwil Kemenkum Jabar mendukung kolaborasi BPHN-UIN melalui penguatan Divisi P3H guna mewujudkan ekosistem hukum terintegrasi, cerdas, dan berdampak bagi masyarakat.

TRIBUNJABAR.ID - JAKARTA - Badan Pembinaan Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional) menerima audiensi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Senin (27/4) di Aula Mudjono. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam memperkuat peran pendidikan hukum yang selaras dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional.

Audiensi tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi dosen di bidang hukum dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi yang berdampak, sekaligus mendorong peningkatan mutu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan UIN Bandung. Upaya ini dipandang penting untuk memastikan integrasi antara pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan praktik hukum yang berkembang.

Kepala Bagian SDM Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bintang Oktafiyanti, menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam kegiatan tersebut agar berjalan efektif dan tidak satu arah. Ia berharap diskusi dapat dimanfaatkan sebagai ruang bertukar pengalaman antara BPHN dan para akademisi.

“Kami berharap kegiatan ini dapat berlangsung secara interaktif dalam bentuk diskusi dan berbagi pengalaman, mengingat kehadiran para dosen dan guru besar yang tentu memiliki wawasan yang sangat luas,” ujarnya.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Hasbi Nasarudin, menyampaikan bahwa kunjungan ini memiliki makna strategis. “Kunjungan ini tidak hanya sekadar agenda formal, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi dan membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan BPHN. Kami datang dengan harapan besar untuk belajar, berbagi, dan menjalin kerja sama yang berkelanjutan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tridharma, yang tidak dapat berjalan optimal tanpa kolaborasi lintas institusi. “Kami memandang BPHN sebagai mitra penting dalam pengembangan keilmuan hukum, khususnya dalam memastikan bahwa proses pendidikan hukum di kampus senantiasa relevan dan selaras dengan perkembangan hukum nasional,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Penyuluh Hukum Ahli Madya Teguh Ariyadi yang memaparkan sistem penyuluhan hukum, serta Pranata Komputer Ahli Muda Idham Adriansyah yang menjelaskan pengelolaan JDIH. Melalui audiensi ini, kedua pihak berharap kerja sama dapat berlanjut dalam bentuk program konkret, seperti kolaborasi penelitian, penguatan literasi hukum, hingga keterlibatan BPHN dalam kegiatan akademik mahasiswa.

Merespons kolaborasi strategis antara BPHN dan salah satu perguruan tinggi kebanggaan Jawa Barat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menyambut sangat antusias dan siap mendukung keberlanjutan sinergi tersebut di tingkat daerah.

"Kami di Kanwil Kemenkum Jabar sangat mengapresiasi dan menyambut baik sinergi yang terbangun antara BPHN dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peran aktif akademisi kampus sangatlah krusial dalam mencetak generasi sadar hukum dan memperkuat pilar Tridharma Perguruan Tinggi. Sinergi terkait pengelolaan JDIH dan literasi hukum ini juga sangat selaras dengan fokus pelayanan kami di daerah”. 

“Melalui jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), kami senantiasa terbuka dan siap berkolaborasi lebih lanjut dengan seluruh civitas academica UIN Sunan Gunung Djati untuk mewujudkan ekosistem hukum yang cerdas, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat di Tatar Pasundan," tegas Asep Sutandar.