Sengketa Merek Bandeng Juwana Ingatkan Pentingnya Pelindungan KI

Ringkasan Berita:

• Sengketa merek Bandeng Juwana antara PT Bandeng Juwana dan PT Bandeng Juwana Indonesia tengah disidangkan di Pengadilan Niaga Surabaya terkait dugaan kemiripan merek .
• Dirjen KI Hermansyah Siregar menegaskan pendaftaran merek penting untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi reputasi dan nilai ekonomi usaha.
• Kakanwil Kemenkum Jabar Asep Sutandar mengingatkan pelaku UMKM agar segera mendaftarkan merek sejak awal sebagai langkah perlindungan hukum dan pondasi pengembangan bisnis.

TRIBUNJABAR.ID - JAKARTA -  Sengketa merek yang melibatkan produk oleh-oleh khas Semarang, Bandeng Juwana, menjadi perhatian publik dan sekaligus pengingat pentingnya pelindungan merek bagi pelaku usaha.

Perkara tersebut saat ini tengah bergulir di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh PT Bandeng Juwana terhadap PT Bandeng Juwana Indonesia. Sengketa ini menyoroti potensi persamaan pada pokoknya antara merek yang telah lebih dahulu dikenal dengan merek lain yang didaftarkan kemudian.

Perkara tersebut tercatat sebagai gugatan pembatalan merek dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Sby dan hingga kini masih berada pada tahap persidangan. Dalam beberapa sidang terakhir, para pihak menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli untuk memperkuat dalil masing-masing terkait kepemilikan dan penggunaan merek yang disengketakan.

Sengketa ini bermula ketika pihak penggugat menemukan adanya pendaftaran merek yang dinilai memiliki kemiripan dengan merek Bandeng Juwana yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Penggugat menilai penggunaan nama serta elemen visual yang serupa berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen serta merugikan reputasi merek yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Produk Bandeng Juwana sendiri merupakan usaha pengolahan ikan yang dirintis sejak 1981 di Semarang dan berkembang menjadi salah satu produk oleh-oleh yang populer di Jawa Tengah. Seiring meningkatnya popularitas tersebut, merek ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena berkaitan dengan reputasi, kualitas produk, serta kepercayaan konsumen yang telah dibangun dalam waktu lama.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menegaskan bahwa kasus seperti ini menunjukkan pentingnya pelindungan merek bagi pelaku usaha agar identitas bisnis yang dimiliki tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

“Pendaftaran merek memberikan kepastian hukum bagi pemilik usaha sekaligus melindungi konsumen dari potensi kebingungan akibat penggunaan merek yang serupa. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memastikan merek yang digunakan telah terdaftar agar memperoleh pelindungan hukum secara optimal,” ujar Hermansyah saat di wawancarai di Kantor DJKI Kamis, 12 Maret 2026.

Ia menambahkan bahwa reputasi sebuah merek sering kali dibangun melalui proses panjang, sehingga pelindungan terhadap merek menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha.

“Ketika sebuah merek telah dikenal luas oleh masyarakat, merek tersebut menjadi aset bisnis yang bernilai tinggi. Pendaftaran dan pelindungan merek sejak awal merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya persamaan pada pokoknya yang dapat memicu sengketa hukum,” lanjutnya.

Hermansyah juga mengingatkan bahwa dalam mengajukan pendaftaran merek, pelaku usaha sebaiknya menggunakan nama atau identitas yang benar-benar merupakan hasil kreasi dan gagasan sendiri agar tidak menimbulkan kemiripan dengan merek yang telah dikenal.

“Dalam mendaftarkan merek, sebaiknya pelaku usaha menggunakan ide dan kreasi yang orisinal, bukan meniru atau mendompleng merek yang sudah dikenal. Kemiripan dengan merek yang telah terdaftar atau memiliki reputasi dapat berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari,” jelasnya.

DJKI Kementerian Hukum terus mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual. Selain mendaftarkan merek sejak dini, pelaku usaha juga disarankan melakukan penelusuran terlebih dahulu pada pangkalan data kekayaan intelektual untuk memastikan bahwa merek yang akan digunakan tidak memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar.

Melalui pelindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual yang konsisten, pemerintah berharap tercipta ekosistem usaha yang sehat, adil, dan kompetitif. Dengan demikian, inovasi dan kreativitas para pelaku usaha dapat berkembang secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Merespons sengketa merek yang tengah menjadi sorotan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, turut memberikan pandangannya. Ia menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga sekaligus pemantik semangat edukasi bagi para pelaku usaha, khususnya di wilayah Jawa Barat, agar lebih sadar akan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual sejak dini.

"Kami di Kanwil Kemenkum Jabar melihat sengketa merek ini sebagai warning sekaligus pelajaran yang sangat relevan bagi para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Tatar Pasundan. Jawa Barat memiliki potensi produk lokal dan oleh-oleh khas yang luar biasa menjanjikan. Jangan sampai jerih payah membangun reputasi, cita rasa, dan kualitas produk bertahun-tahun harus berujung di meja hijau hanya karena menunda pendaftaran merek.

Melalui jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, kami terus melakukan jemput bola untuk mendampingi masyarakat agar segera mendaftarkan orisinalitas karyanya. Mari jadikan legalitas merek sebagai pondasi utama sebelum melakukan ekspansi bisnis, agar usaha senantiasa aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi," tegas Asep Sutandar.