Poltek STIA LAN Bandung Perkuat Pemahaman Formulasi Kebijakan Berbasis Hukum dan Integritas

Ringkasan Berita:

• Politeknik STIA LAN Bandung menggelar sharing session menghadirkan Tri Atmojo Sejati untuk membahas formulasi kebijakan publik dari aspek politik dan hukum yang diikuti civitas akademika.
• Tri Atmojo menyoroti tantangan birokrasi seperti ego sektoral, regulasi tumpang tindih, serta pentingnya integritas dan pemberantasan korupsi.
• Kegiatan juga menegaskan pentingnya partisipasi publik, kepastian hukum, serta penguatan Zona Integritas menuju birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

TRIBUNJABAR.ID - BANDUNG - Politeknik STIA LAN Bandung kembali menghadirkan ruang diskusi strategis melalui kegiatan Sharing Session bertajuk “Best Practices & Lesson Learned Formulasi Kebijakan: Aspek Politik & Hukum” dengan menghadirkan narasumber utama Tri Atmojo Sejati, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan yang digelar di Auditorium Politeknik STIA LAN Bandung pada Kamis, 21 Mei 2026 ini turut dihadiri oleh Wakil Direktur II dan Wakil Direktur III Politeknik STIA LAN Bandung, serta diikuti secara antusias oleh civitas akademika dan mahasiswa.

Dalam paparannya, Tri Atmojo Sejati menekankan bahwa formulasi kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari aspek politik dan hukum yang menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan. Ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar birokrasi di Indonesia saat ini adalah masih kuatnya ego sektoral yang memicu lahirnya regulasi tumpang tindih, disharmoni kebijakan, hingga konflik kepentingan.

“Produk kebijakan yang bersifat jangka pendek dan kontraproduktif dengan kebutuhan riil masyarakat, perlu dilakukan peninjauan ulang secara komprehensif ,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan utama birokrasi nasional. Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto, Tri Atmojo menegaskan bahwa korupsi merupakan akar kemunduran bangsa yang harus ditekan secara sistematis melalui penguatan integritas aparatur dan transformasi pelayanan publik yang transparan serta akuntabel.

Dalam sesi materi, Tri Atmojo memaparkan berbagai aspek hukum penting yang wajib dipahami oleh para analis kebijakan publik, mulai dari elaborasi dasar hukum kebijakan, prinsip dasar analisis hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, sumber kewenangan, diskresi, hingga potensi sengketa hukum dalam implementasi kebijakan.

Ia menjelaskan tiga tipologi utama kebijakan publik yang harus dipahami oleh pejabat dan analis kebijakan, yakni Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Administrasi Pemerintahan, dan Tindakan Administrasi Pemerintahan. Menurutnya, pemahaman terhadap tipologi tersebut menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, legitimasi, serta tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.

Selain itu, Tri Atmojo turut mengulas prinsip-prinsip dasar analisis hukum seperti lex specialis derogat lex generalis, lex posterior derogat legi priori , dan lex superior derogat lex inferior sebagai landasan penting dalam menyusun maupun mengevaluasi kebijakan publik.

Dalam pembahasan mengenai kewenangan pemerintahan, ia menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat berasal dari atribusi, delegasi, maupun mandat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menggunakan diskresi, terutama ketika menghadapi situasi stagnasi pemerintahan atau kekosongan pengaturan.

“Pejabat publik harus memahami bahwa keputusan, maupun tindakan administratif, termasuk arahan, dapat memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, setiap kebijakan harus dirumuskan secara cermat, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik, ” tegasnya.

Tri Atmojo turut mengingatkan pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, setiap pembentukan kebijakan yang berdampak luas wajib memenuhi prinsip meaningful participation , yang mencakup hak masyarakat untuk didengarkan ( right to be heard ), hak untuk dipertimbangkan ( right to be considered ), dan hak untuk mendapatkan penjelasan ( right to be explained ).

Di samping pembahasan formulasi kebijakan, momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, Tri Atmojo menegaskan bahwa predikat Zona Integritas tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan administratif semata, melainkan harus diwujudkan secara substantif melalui budaya kerja yang berintegritas, pelayanan publik  yang profesional dan transparan, serta keteladanan pimpinan sebagai role model organisasi.

Ia juga menyampaikan bahwa mahasiswa Politeknik memiliki keunggulan kompetitif dalam studi terapan dan diharapkan mampu menjadi motor penggerak birokrasi modern yang adaptif, profesional, dan antikorupsi.

Melalui kegiatan ini, Politeknik STIA LAN Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan ruang pembelajaran strategis yang mampu memperkuat kapasitas civitas akademika, khususnya dalam memahami formulasi kebijakan publik yang berbasis hukum, partisipatif, dan berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik serta berintegritas.