Ikuti Aturan Pusat, DPRD Kabupaten Bandung Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tunjangan

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi memberikan klarifikasi mengenai isu tunjangan anggota dewan yang ramai diperdebatkan publik dan memicu aksi demonstrasi di sejumlah daerah.

Renie memastikan, di Kabupaten Bandung tidak ada penambahan ataupun kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD.

Dirinya menegaskan, seluruh aturan terkait hak dan fasilitas dewan tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat.

Baca juga: Polresta Cirebon Masih Buru Aktor di Balik Pembakaran Gedung DPRD

"Untuk tunjangan-tunjangan dewan, kita sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari atas. Bahwa memang terhadap DPRD tidak ada kenaikan tunjangan," ujarnya kepada awak media pada Kamis (4/9/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Renie untuk menanggapi keresahan masyarakat yang menilai adanya ketidakadilan antara kondisi rakyat dengan fasilitas yang diterima anggota legislatif. 

Di mana, isu kenaikan tunjangan dinilai berpotensi memperuncing situasi sosial di tengah ekonomi yang masih rapuh.

Renie juga menekankan bahwa DPRD Kabupaten Bandung berfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. 

Dirinya meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak memiliki dasar jelas.

"Kami di DPRD Kabupaten Bandung bekerja sesuai aturan. Tidak ada ruang bagi kami untuk menambah atau mengubah ketentuan tunjangan secara sepihak. Semua ada mekanismenya dan keputusan tertinggi ada di pemerintah pusat," katanya.

Baca juga: Kondisi Pagar Kantor DPRD Jabar yang Didemo Ibu-ibu, Penuh Sampah, Massa: Tempat Ini Tempat Sampah

Di sisi lain, aksi penolakan terhadap isu kenaikan tunjangan legislatif terus bermunculan di berbagai kota, termasuk di wilayah Jawa Barat. 

Demonstran mendesak pemerintah agar lebih serius mengutamakan kesejahteraan rakyat, memperbaiki pelayanan publik, dan menstabilkan harga kebutuhan pokok.

Renie mengaku memahami keresahan warga, namun dirinya berharap aspirasi tetap disampaikan melalui mekanisme yang sesuai aturan agar tidak memicu masalah baru.

"Kami mendengar suara rakyat. Apa yang menjadi keluhan masyarakat tentu menjadi perhatian, tetapi saya pastikan kembali bahwa di DPRD Kabupaten Bandung tidak ada kenaikan tunjangan," ucapnya.