Pemprov Jabar Kaji Rencana Pembangunan Underpass di Pasteur, Banjir Masih Jadi Kendala

Ringkasan Berita:

• Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membangun underpass di kawasan Pasteur, membutuhkan kajian matang serta koordinasi lintas instansi
• Pembangunan underpass diharapkan dapat menjadi solusi  mengurai kemacetan kronis di pintu keluar tol Pasteur yang selama ini terjadi
• Saat ini Pemprov Jabar baru berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait rencana tersebut 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membangun underpass di kawasan Pasteur, membutuhkan kajian matang serta koordinasi lintas instansi.

Pembangunan underpass diharapkan dapat menjadi solusi  mengurai kemacetan kronis di pintu keluar tol Pasteur yang selama ini terjadi. 

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Provinsi Jawa Barat, Agung Wahyudi, mengatakan saat ini pihaknya baru berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait rencana tersebut.

“Kami telah melakukan koordinasi awal dengan Kementerian PU, di mana Persimpangan Pasteur merupakan bagian dari tol BIUTR dengan arah lalu lintas Dr. Djunjunan – Gerbang tol Pasteur," ujar Agung, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, pembangunan underpass belum bisa langsung direalisasikan mengingat ada persoalan mendasar yang harus diselesaikan lebih dulu yaitu banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

Baca juga: Pelayanan Publik di Bandung Barat Dievaluasi Menyeluruh Buntut Viral Percaloan Akta Kelahiran di MPP

“Sebagai tahap awal diperlukan penanganan permasalahan banjir di wilayah Pasteur. Pembangunan underpass dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengatasi kemacetan pergerakan arus lalu lintas di Simpang Pasteur,” katanya.

Agung juga memastikan proyek ini memerlukan sinkronisasi rencana antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Kota Bandung, terutama karena kawasan Pasteur terhubung dengan rencana Tol BIUTR.

“Diperlukan koordinasi lebih lanjut antara Pemprov Jabar, Kementerian PU dan Pemkot Bandung agar dapat menjadi satu kesatuan dengan rencana Tol BIUTR,” katanya.

Agung juga mengungkap sejumlah potensi kendala yang bisa menghambat realisasi proyek tersebut. Selain risiko banjir, persoalan pembebasan lahan menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi sejak awal.

“Potensi hambatan yang mungkin terjadi antara lain potensi terjadinya banjir dan masalah pembebasan lahan,” ucapnya.

Terkait anggaran, hingga saat ini belum ada hitungan pasti.

Pemprov masih membutuhkan dokumen perencanaan teknis untuk menghitung kebutuhan biaya secara rinci.

“Perkiraan biaya Underpass Pasteur masih dalam proses kajian awal. Dokumen perencanaan teknis seperti FS dan DED diperlukan untuk mengetahui kebutuhan biaya secara detail,” ucapnya. (*)