Dewan Pengurus Korpri Minta ASN Adaptif Hadapi Digitalisasi dan Tekanan Pelayanan Publik
Ketua Korpri Jabar, Dedi Taufik, mengukuhkan pengurus baru Korpri Kota Bekasi masa bakti 2026.
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Muhamad Syarif Abdussalam
Ringkasan Berita:
- Ketua Korpri Jabar, Dedi Taufik, mengukuhkan pengurus baru Korpri Kota Bekasi masa bakti 2026.
- Dalam arahannya, Dedi menekankan lima isu strategis, termasuk adaptasi digital dan peningkatan profesionalitas ASN guna menghadapi tantangan khas Bekasi sebagai kota penyangga.
- Ia mendorong peningkatan Indeks Profesionalitas ASN dari kategori "Tinggi" ke "Sangat Baik" melalui pelayanan yang lebih responsif dan inklusif.
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik, meminta para pegawai pemerintah untuk adaptif dalam menghadapi tantangan di tengah transformasi digital serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Dedi saat mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kota Bekasi masa bakti 2026 di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (2/3/2026). Dedi menyebut pelantikan tersebut merupakan momentum untuk memperkuat peran ASN sebagai motor reformasi birokrasi.
Menurut Dedi, terdapat lima isu strategis yang harus menjadi fokus utama Korpri: adaptasi teknologi, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan integritas dan netralitas, peningkatan kesejahteraan, serta sinergi visi pembangunan.
“Korpri harus menjadi garda terdepan membangun budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. ASN dituntut semakin profesional, adaptif, dan responsif melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik yang transparan,” ujar Dedi dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Dedi juga menyoroti tantangan khas Kota Bekasi sebagai daerah penyangga ibu kota dengan kepadatan penduduk mencapai 12.113 jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini menuntut perencanaan berbasis data untuk mengatasi persoalan banjir dan drainase.
Selain itu, dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, ASN dituntut andal dalam perencanaan transportasi guna menekan kemacetan.
Dedi mengapresiasi capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bekasi 2025 yang meraih skor 3,96 dengan predikat “Sangat Baik”. Namun, ia menekankan bahwa digitalisasi harus berdampak nyata bagi masyarakat, terutama pada layanan perizinan dan sosial yang inklusif.
Data Indeks Profesionalitas ASN Kota Bekasi tahun 2023 berada di angka 85,35 (kategori Tinggi). Dedi mendorong agar capaian tersebut ditingkatkan hingga kategori “Sangat Baik” atau di atas angka 90 melalui kedisiplinan dan kepekaan sosial yang lebih tajam. (*)
| FGD Oleh Kanwil Kemenkum Jabar Bersama DPRD Kota Bekasi Bahas Naskah Akademik 2 Raperda |
|
|---|
| Investasi Jabar Triwulan I Rp 76,8 Triliun, Investasi Hilirisasi Urutan ke-3 Nasional |
|
|---|
| Sinergi Kemenkum Jabar dan DPRD Kota Bekasi: Bahas Aturan Penyimpangan Seksual hingga Produk Halal |
|
|---|
| Alasan Samsat Kota Bekasi Belum Terapkan Aturan Bayar Pajak Kendaraan yang Diminta Dedi Mulyadi |
|
|---|
| Hasil LKPM April Bakal Jadi Penentu Outlook Investasi Jawa Barat di Tengah Isu Geopolitik |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/Ketua-Dewan-Pengurus-Korpri-Provinsi-Jawa-B.jpg)