DPRD Jabar Ingatkan BPBD dan Dinsos Soal Lonjakan Bencana Hidrologi Desember

Ringkasan Berita:

• Yomanius Untung meminta BPBD dan Dinas Sosial Jawa Barat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrologi yang kian sering terjadi, terutama di musim hujan. 
• Data BPBD menunjukkan enam daerah terdampak dengan ribuan warga, bangunan, fasilitas umum, serta lahan pertanian terkena imbas bencana. 
• DPRD Jawa Barat menegaskan komitmen mendampingi eksekutif melalui dukungan anggaran dan kehadiran langsung di lapangan guna meminimalkan dampak bagi masyarakat.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menegaskan pentingnya kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Jawa Barat dalam menghadapi potensi bencana hidrologi yang belakangan makin sering muncul.

Penekanan itu disampaikannya ketika memimpin rapat kerja bersama dua perangkat daerah tersebut di ruang rapat Komisi V DPRD Jabar, Jumat (12/12/2025).

Dalam forum tersebut, terungkap laporan BPBD Jawa Barat mengenai sebaran wilayah terdampak bencana.

Setidaknya terdapat enam daerah yang mengalami kejadian kebencanaan, meliputi Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Purwakarta.

Dari data yang dihimpun, jenis bencana yang paling dominan terjadi adalah banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Untung memaparkan dampak yang timbul hanya dalam sepekan pertama bulan Desember. Ia menyebut ribuan warga ikut merasakan imbas dari rangkaian bencana tersebut.

"Selain itu terdapat 3.097 bangunan terdampak, 12 rumah rusak berat, 45 rumah rusak sedang, dan 42 rumah rusak ringan, kemudian satu rumah ibadah dan lima fasilitas pendidikan serta 53 hektare lahan persawahan yang terdampak bencana," jelasnya.

Ia menambahkan, dari total kejadian itu tercatat 3.832 jiwa terdampak dan 87 orang terpaksa mengungsi demi keselamatan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi sinyal kuat bahwa kesiapsiagaan aparat di lapangan tidak bisa ditawar dan harus terus dijaga.

Karena itu, Untung menilai kesiapan sumber daya dan logistik menjadi kebutuhan mutlak. Ia memastikan bahwa hingga kini ketersediaan logistik masih dalam kondisi aman.

"Sejauh ini persiapan logistik atau buffer stock masih mencukupi. Namun jika terjadi force majeure, atau bencana besar yang tak diprediksi sebelumnya, anggaran masih bisa diperoleh dari pos Tak Terduga," ujar legislator Partai Golkar dari daerah pemilihan Sumedang Majalengka Subang tersebut.

Lebih lanjut, ia mengaitkan kesiapsiagaan itu dengan proyeksi cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Berdasarkan prediksi BMKG serta pola siklus cuaca, intensitas curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi pada bulan Desember dan Februari. Situasi ini, menurutnya, menuntut perencanaan kerja yang tidak bersifat jangka pendek.

Untung menegaskan bahwa aparat pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipatif berkelanjutan sepanjang musim hujan. Ia juga memastikan peran DPRD Jawa Barat dalam mendukung upaya tersebut.

"Kami di Dewan pun akan membersamai eksekutif, baik itu berupa dukungan anggaran maupun ikut turun langsung ke lokasi-lokasi bencana. Kita sama-sama doakan saja agar Jabar dapat melewati musim penghujan ini dengan kesiapsiagaan penuh guna meminimalisasi dampak merugikan bagi warga," jelas Sekretaris Depidar SOKSI Jabar ini.