Fakta Mengejutkan dari Ciamis: Semua SPPG Belum Punya Sertifikat Laik Higiene dan PBG

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS – Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Ciamis ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 

Fakta tersebut diungkap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam kegiatan Ciamis Beri Kabar (Misbar) di kantor PWI Ciamis, Kamis (2/10/2025).

Sekretaris DPMPTSP Ciamis, Drs. LM Sukardan Rere menjelaskan, dari data Online Single Submission (OSS), hanya rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, serta beberapa usaha katering yang sudah memiliki SLHS.

 “Untuk SPPG di Ciamis, sampai saat ini belum ada yang tercatat memiliki SLHS maupun izin PBG,” ungkap Rere.

Menurutnya, penerbitan SLHS menjadi kewenangan Dinas Kesehatan, sementara PBG diproses melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG). 

Dinkes nantinya akan mengeluarkan sebuah rekomendasi apakah izin usaha pangan tersebut memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang di persyaratkan atau tidak.

Baca juga: Satu SPPG di Ciamis Dibekukan Setelah Puluhan Siswa SMPN 4 Pamarican Keracunan MBG

Sehingga rekomendasi nantinya bisa di upload melalui aplikasi OSS untuk selanjutnya penerbitan sertifikat SLHS.

Kemudian untuk mengurus izin PBG secara daring, pemohon bisa mendaftar melalui sistem informasi Bangunan Gedung (SIMBG) itupun ada beberapa item yang harus di tempuh, berbeda prosesnya seperti SLHS.

“Keduanya merupakan izin berbeda. Sayangnya, kita bahkan belum punya data pasti jumlah SPPG di Ciamis,” tambahnya.

Meski demikian, Rere menilai SPPG sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru membuka ruang investasi baru.
 
“Dari sisi agrobisnis, program ini bisa memunculkan pelaku usaha lokal dan menarik investor di sektor pertanian maupun peternakan. Potensi Ciamis sangat besar,” katanya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, Dr. Nurdiana Mulyatini, menegaskan bahwa MBG memang memiliki prospek pasar yang jelas. 

Namun, ia mengingatkan pemerintah agar memperkuat rantai pasok pangan.

 “Permintaan bahan pokok akan melonjak karena program ini. Kalau rantai pasok tidak dibenahi, bisa memicu inflasi dan kenaikan harga di pasar,” jelasnya.

Nurdiana mencontohkan pentingnya kolaborasi antar daerah. 

"Ketika Ciamis surplus ayam dan telur, lalu kabupaten tetangga surplus padi, harus ada jejaring untuk saling menopang kebutuhan MBG. Kalau tidak, petani akan lebih memilih menjual ke program ini daripada ke pasar, sehingga harga bisa terdorong naik,” tegasnya.

Program MBG di satu sisi membuka peluang besar bagi ekonomi lokal, namun di sisi lain membutuhkan regulasi yang jelas, perizinan yang tertib, serta manajemen pasokan pangan yang solid agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.(*)

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini