Cirebon Timur Jadi CDPOB, Namun Polemik Justru Muncul di Kalangan Budayawan soal Hal Ini

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Perdebatan soal identitas daerah baru Kabupaten Cirebon Timur sebagai calon daerah persiapan otonomi daerah baru (CDPOB) menyeruak di kalangan budayawan.

Sebelumnya, DPRD dan Pemprov Jawa Barat sudah menyetujui usulan pembentukan Kabupaten Cirebon Timur dalam rapat paripurna pada Rabu (10/9/2025).

Nama “Cirebon Nagari” yang diusulkan sebagai label administratif justru menuai kritik, terutama dari kalangan budayawan. Satu di antaranya dari penggiat budaya Cirebon, R Chaidir Susilaningrat. 

Ia menilai penggunaan nama “Cirebon Nagari” kurang tepat jika dilekatkan pada wilayah yang kini dikenal sebagai Cirebon Timur.

"Dalam naskah kuno, istilah Caruban Nagari justru merujuk pada wilayah yang jauh lebih luas daripada Cirebon Timur saat ini,” ujar Chaidir saat dikonfirmasi, Selasa (30/9/2025).

Chaidir menjelaskan, Caruban Nagari merupakan sebutan pada masa kejayaan Sunan Gunung Jati.

Kala itu, wilayahnya membentang luas, mulai dari bekas Kerajaan Pajajaran hingga Subang, Sumedang, Tasik, Garut, bahkan sampai Banten.

Baca juga: Mengenal Desa Karangmalang yang Jadi Kandidat Kuat Calon Ibu Kota Cirebon Timur, Ini Istimewanya

“Jadi kalau Cirebon Timur menggunakan nama Caruban Nagari, itu justru mengecilkan makna sejarahnya. Apalagi, CN erat kaitannya dengan sejarah islamisasi Jawa Barat yang dibawa Sunan Gunung Jati,” ucapnya.

Alih-alih memakai nama yang dianggap terlalu luas secara historis, Chaidir menyarankan agar penamaan kabupaten baru mengacu pada sejarah lokal kawasan timur Cirebon.

“Lebih baik mengangkat nama kerajaan Japura dengan Raja Amuk Marugul yang pernah berjaya, atau tokoh fenomenal seperti Pangeran Losari dan Pangeran Gebang. Nama-nama itu lebih merepresentasikan sejarah Cirebon Timur secara khusus. Bisa juga pakai nama Sindanglaut yang lekat dengan sejarah gula,” jelas dia.

Selain menyoroti soal nama, Chaidir juga menyinggung pentingnya pemilihan ibu kota kabupaten baru. 

Ia menyebut faktor geografis menjadi kunci agar pelayanan publik mudah dijangkau masyarakat.

"Tidak salah kalau Karangsembung atau Karangwareng dijadikan nominasi. Bahkan ibu kota bisa dirancang dengan konsep modern seperti IKN, agar membawa manfaat lebih luas,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, ikut menanggapi soal rencana penentuan ibu kota.

Setelah meninjau lahan di Desa Karangmalang, Kecamatan Karangsembung, ia menyebut lokasi tersebut punya keunggulan dibanding titik lain.

“Lahan yang diusulkan di Karangmalang merupakan tanah desa, bukan milik pribadi. Itu lebih mudah dikelola untuk kepentingan bersama. Selain itu, informasinya juga tidak berada di kawasan rawan bencana,” ujar Ono, Kamis (18/9/2025).

Baca juga: Anggota DPRD Jabar Yusuf Ridwan Optimistis Pemekaran Cirebon Timur Bakal Meningkatkan Kesejahteraan

Meski demikian, Ono menegaskan, keputusan final tetap ada di tangan Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama masyarakat setempat. Ia juga mengingatkan bahwa pemekaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

Infrastruktur dasar harus dipenuhi lebih dulu, termasuk jalan, pendidikan, hingga fasilitas publik.

"Kalau dimekarkan dulu justru bisa membebani masyarakat. Jadi istilah calon daerah persiapan otonomi baru ini menjadi babak baru untuk pemerintah mengurus persoalan yang ada,” ucapnya.

Berdasarkan kajian sementara, Cirebon Timur diproyeksikan terdiri atas 16 kecamatan dengan luas wilayah 446,57 kilometer persegi.

Skor penilaian administratifnya mencapai 351 poin, menempatkannya di peringkat keenam dari 10 daerah CDPOB yang ditetapkan pemerintah pusat.

Namun, jalan menuju otonomi penuh masih panjang. Saat ini, seluruh daerah persiapan masih menghadapi moratorium pemekaran.

Di tengah proses panjang itu, perdebatan nama dan identitas Kabupaten Cirebon Timur diprediksi akan terus menjadi sorotan, terutama dari kalangan budayawan yang berharap penentuan nama tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga nilai historis dan kultural. (*)