Pakar ITB Ingatkan Potensi Perlambatan Pasar Kendaraan Listrik di 2026

Ringkasan Berita:

• Pasar EV menghadapi ujian berat, terutama di segmen kelas menengah.
• Penetrasi EV di Jawa Barat memang menunjukkan tren meningkat. 
• Tantangan utama EV yakni biaya kepemilikan dan keterbatasan infrastruktur pengisian daya.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Euforia mobil listrik (electric vehicle/EV) yang sempat melaju kencang dalam dua tahun terakhir diperkirakan memasuki fase “rem mendadak” pada 2026. 

Berakhirnya berbagai insentif pemerintah yang dicanangkan di tahun ini dinilai akan membuat pasar EV menghadapi ujian berat, terutama di segmen kelas menengah.

Pakar Otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menyebut 2026 sebagai fase normalisasi yang keras bagi industri kendaraan listrik nasional.

“Tren EV di 2026 menjadi fase normalisasi EV yang keras, karena motor pertumbuhan 2024–2025 berupa insentif fiskal dan relaksasi impor berhenti, sementara daya beli dan kredit belum sepenuhnya longgar,” ujarnya, kepada Tribunjabar.id, Kamis (12/2/2026). 

Baca juga: PLN UID Jawa Barat Dukung Kegiatan Komunitas Kendaraan Listrik “EVenture Siaga SPKLU Nataru

Menurut Yannes, meski BI Rate sudah berada di level 4,75 persen dan inflasi relatif terkendali, penurunan bunga kredit kendaraan tidak serta-merta mengikuti.

“Bunga kredit kendaraan turun lebih lambat, sehingga cicilan EV tetap berat bagi pasar massal,” katanya.

Dia menjelaskan, kondisi itu diperparah dengan berakhirnya skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk EV CKD dengan TKDN 40 persen ke atas, serta penghentian relaksasi impor EV CBU pada akhir 2025. 

Dampaknya, kata Yohanes, potensi kenaikan harga kendaraan listrik dinilai sulit dihindari.

“Risiko lonjakan harga EV yang sebelumnya relatif terjangkau di kisaran Rp150 juta sampai Rp400 juta sulit dihindari. Semester I 2026 sales-nya bakal cenderung melambat,” jelasnya.

Ia memproyeksikan perbaikan baru bisa terjadi pada semester II 2026, dengan catatan kondisi ekonomi makro membaik, insentif baru lebih jelas, dan perusahaan pembiayaan atau pabrikan mampu menutup selisih kenaikan harga.

Jika tidak, potensi penurunan minat beli cukup besar.

“Ini berpotensi mendrop banyaknya calon pembeli EV di segmen middle class yang daya belinya semakin tertahan oleh kenaikan biaya hidup dan beban cicilan,” katanya.

Disinggung di tingkat daerah, penetrasi EV di Jawa Barat memang menunjukkan tren meningkat. 

Kendati demikian, Yohanes menyebut, pertumbuhannya dinilai tidak merata dan lebih banyak dipengaruhi limpahan pasar dari Jabodetabek.

Baca juga: VinFast Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Subang, Menyerap 900 Tenaga Kerja

“Secara garis besar iya, penetrasi EV di Jawa Barat memang tumbuh. Tetapi pertumbuhannya tidak merata dan cenderung lebih kuat sebagai limpahan dari kawasan Jabodetabek, bukan pertumbuhan Jawa Barat secara menyeluruh,” ujar Yannes.

Dia menuturkan, wilayah penyangga DKI seperti Bekasi, Depok, dan Bogor menjadi kantong pertumbuhan paling nyata. 

Pola mobilitas harian warga yang terhubung erat dengan Jakarta membuat EV lebih relevan secara utilitas.

“Penguatan paling terlihat di wilayah penyangga DKI karena pola mobilitas harian warga di area tersebut banyak terkait Jakarta, baru kemudian diikuti Bandung. Sehingga EV terasa lebih relevan secara utilitas,” tuturnya.

Selain itu, faktor kebijakan seperti insentif ganjil-genap di kawasan metropolitan turut menjadi daya tarik tambahan.

Sebaliknya, di luar kawasan Bodetabek, pertumbuhan EV masih menghadapi dua tantangan utama biaya kepemilikan dan keterbatasan infrastruktur pengisian daya.

“Di luar Bodetabek, faktor yang paling menentukan tetap biaya kepemilikan dan keterbatasan infrastruktur charging. Itu yang membuat EV di Jawa Barat tumbuh selektif dan terkonsentrasi di kantong-kantong yang paling terhubung dengan ekosistem metropolitan,” katanya.