Baca tanpa iklan
"Bandung Zoo sekarang ada di ranah hukum, sudah dikasih police line. Bersama kejaksaan tinggi, kasusnya lagi diselesaikan dulu sampai ada inkrah," katanya.
Untuk saat ini, pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian Kehutanan karena sebagai pemilik lahan, Pemkot Bandung sudah mengusulkan ke kementerian supaya izin konservasi di area tersebut dicabut.
"Nanti kami sedang menunggu juga keputusan dari Direktur Konservasi Kementerian Kehutanan, karena izin konservasi ex situ itu datang dari direktur tersebut," ucap Farhan.
Jika nantinya sampai dicabut, kata Farhan, pihaknya akan melakukan masa transisi selama 3 bulan, sampai semua hewannya selamat dan seluruh pegawai dari Kebun Binatang mendapatkan kompensasi yang layak.
Sementara saat disinggung soal kemungkinan Kebun Bandung akan kembali buka dalam waktu dekat, pihaknya belum bisa memastikan karena terkait hal ini kewenangannya ada di tangan Kementerian Kehutanan.
"Enggak tahu kalau dibuka lagi. Intinya itu konservasi, ke Kementerian Kehutanan yang punya kuasa. Kita enggak punya kewenangan sama sekali," katanya.
Latar Belakang Konflik Kebun Binatang Bandung
Konflik di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo berawal dari masalah dualisme manajemen dan sengketa lahan yang telah berlangsung lama.
Masalah utama bermula dari konflik internal di dalam Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), yayasan yang mengelola Bandung Zoo.
Dua kubu manajemen saling berebut kewenangan pengelolaan.
Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menunjuk pengelola baru, sementara pihak lama tetap mengklaim berhak atas pengelolaan kebun binatang tersebut.
Konflik kedua kubu sempat memanas.
Bahkan kedua kubu sempat terjadi bentrok di area Kebun Binatang Bandung.
Pada akhirnya, operasional Bandung Zoo resmi dihentikan.
Bandung Zoo baru boleh buka kembali jika keputusan pengadilan pada kasus korupsi 2 petinggi YMT sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.(*)
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin