Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UPI, Prof Didi Sukyadi memberikan tanggapannya terkait ramainya terkait program pemerintah untuk mengurangi tenaga honorer, yakni program cleansing yang sudah terjadi di Jakarta.

Menurutnya, program cleansing guru honorer demi ketertiban cukuplah bagus.

Pasalnya, memang saat ini banyak guru dari latarbelakang mana saja yang kemampuannya tanpa adanya seleksi perekrutan pengajar, sehingga bukan salah sekolahnya, melainkan kemampuan anggaran yang terbatas yang akhirnya diangkat menjadi honorer.

Baca juga: Sudah Upah hanya Rp 250 Ribu, Guru Honorer di Cianjur Kini Dihantui Cleansing, Jauh dari Sejahtera

"Paling tepat ya melalui kualifikasi semisal proses CPNS atau PPPK. Namun, kalau yang diangkat oleh kepsek saya pikir itu kurang ketat dari proses CPNS atau PPPK," ujarnya di UPI, Kamis (18/7/2024)

Selain itu, pemerintah pun diminta untuk mencarikan solusi terbaik untuk pemenuhan kebutuhan guru. Menurutnya, anggaran tinggi perlu dialokasika untuk CPNS dan PPPK, sehingga tak perlu lagi lewat jalan lain.

"Honorer yang sudah ada dan mengabdi tak bagus jika langsung di-PHK begitu saja. Tapi, harus ada cara-cara yang baik, misal memberikan penahapan. Lalu, kepsek dan kadisdik perlu diberikan teguran kalau melanggar. Jika menangani masalah ini tidak tegas maka tak akan selesai masalah honorer dan itu pun berlaku untuk status sekolah negeri," ujarnya.

Belasan Ribu Guru Honorer di Cianjur Terancam

Belasan ribu guru honorer di Kabupaten Cianjur terancam pemecatan atau program cleansing.

Hal tersebut disampaikan Forum Guru dan Tenaga kependidikan Honorer non kategori dua atau GTKHNK Kabupaten Cianjur.

Tercatat, Kabupaten Cianjur memiliki sebanyak 24 ribu guru yang masih berstatus honorer.

Dewan Penasihat 1 GTKHNK Kabupaten Cianjur Abdurohman Santoso menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi adanya rencana pemecatan atau cleansing.

Baca juga: Bagaimana Beritahu Keluarga? Guru Honorer di Jakarta Syok Kena Cleansing, 6 Tahun Ngajar Sia-sia

"Berdasarkan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) jumlah guru honorer di Cianjur ada sekitar 24 ribu orang, sebanyak 7 ribu diantaranya masuk dalam data non ASN, dan 800 lainya sudah diangkat menjadi PPPK," ucapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (17/7/2024).

Namun lanjut dia, apabila pemerintah berencana melakukan pemecatan atau cleansing terhadap guru honorer di Kabupaten Cianjur, akan ada sebanyak 17 ribu yang teracam dari pekerjaannya.

"Tidak hanya dihantui dengan celansing, saat ini pun masih banyak guru honorer yang menerima upah sebesar Rp 250 ribu hingga Rp 700 ribu, artinya kesejahteraan guru di Cianjur masih jauh," katanya.

Pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dapat segera menuntaskan permasalahan guru honorer yang masih belum mendapatkan kepastian.

"Mudah-mudahan saja ada kepastian yang terbaik, intinya Cianjur ingin tuntas dalam menyelesaikan guru honorer, mau bagaimana pun kita akan terus berjuang untuk nasib rekan-rekan guru honorer," ucapnya.