TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Kisruh PPDB SMAN 1 Kalijati, masih terus memanas.

Kabarnya para orangtua 11 siswa menolak solusi yang ditawarkan oleh pihak Komisi V DPRD Jabar dan KCD Pendidikan Wilayah IV Purwakarta.

Seperti diketahui, pihak Komisi V DPRD Jabar dan KCD Pendidikan Wilayah IV Purwakarta, mengambil solusi membuka SMA Terbuka(SMATER).

Solusi tersebut diambil tanpa ada musyawarah dengan pihak orangtua siswa. Pihak DPRD Jabar dan KCD hanya bermusyawarah dengan pihak SMAN 1 Kalijati.

Solusi yang ditawarkan oleh pihak KCD tersebut tidak sesuai apa yang diusulkan oleh Kadisdikbud dan Bupati Subang kepada Kadisdik Jabar yang meminta ke 11 anak ini ditampung di SMAN 1 Kalijati dengan menambah ruang kelas baru atau menggunakan ruang yang ada untuk sementara waktu.

Namun keputusan dari pihak KCD dan Komisi V DPRD malah membentuk SMATER untuk 11 siswa yang tak bisa sekolah ke Swasta karena terkendala ekonomi keluarga tersebut.

Andi Lukman Hakim, mewakili para orang tua siswa, mengaku para orangtua menolak solusi yang diambil oleh KCD Pendidikan Wilayah IV Purwakarta dan Komisi V DPRD Jabar, tentang SMATER.

"Penolakan tersebut didasari karena kegiatan Belajar mengajar di SMATER  tak efektif, hanya seminggu 2 kali yakni akhir pekan saja," ujar Andi Lukman Hakim, Kamis(27/7/2023)

Selain itu, para orangtua juga menilai dengan 11 siswa, pembelajaran tak akan efektif dan guru juga tak akan bisa maksimal.

Baca juga: BREAKING NEWS, Puluhan Orang Tua Ontrog SMAN 1 Kalijati Subang, Protes Anaknya Tak Diterima PPDB

"Guru mengajar 11 siswa di akhir pekan, saya rasa gak akan seserius mengajar di kelas seperti di SMAN 1 Kalijati, selain materi pelajaran yang disampikan juga gak akan maksimal bisa ditangkap oleh siswa dengan keterbatasan sarana prasana di SMATER yang rencananya menggunakan sekolah SD," katanya

Tak hanya itu, solusi membentuk SMATER juga tak memikirkan dampak psikologi para siswa yang selama ini ingin bersekolah di SMAN 1 Kalijati bersama teman-temamnya diwaktu SMP.

"SMATER ini memberikan dampak psikologis yang cukup berat bagi anak, mereka bisa malas belajar karena sekolah hanya seminggu dua kali di waktu anak sekolah lainnya libur, dan diwaktu anak lain sekolah resmi, ke 11 anak ini hanya diam dirumah," tuturnya

Berdasarkan keterangan para orangtua siswa, akhirnya mereka memutuskan untuk menolak SMATER yang diwacanakan berjalan Agustus karena masih menunggu SK Gubernur.

"Para orangtua ke 11 siswa tersebut akhirnya memilih tak menyekolahkan anaknya ke SMATER maupun ke Swasta, mereka memilih menunggu tahun depan setelah ada Ruang Kelas Baru(RKB) atau penambahan rombel," ujarnya.

Satu Desa Tak Ada yang Diterima

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya melalui jalur zonasi di semua daerah menuai sorotan.

Seperti halnya terjadi di SMAN 1 Kalijati, Subang. Puluhan orangtua dari Desa Banggala Mulya, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, melakukan aksi protes dengan mendatangi SMAN 1 Kalijati akibat anaknya tidak diterima di sekolah tersebut. 

Warga desa terpencil tersebut kecewa anaknya tak di terima di SMAN 1 Kalijati, pasalnya SMA tersebut merupakan satu-satunya sekolah yang terdekat di desa tersebut.

Yang lebih parahnya lagi sebanyak 39 siswa SMP di Desa Banggala Mulya yang akan melanjutkan ke SMAN 1 Kalijati tak ada satupun yang diterima.

Para orangtua mencurigai pihak sekolah lebih mementingkan siswa luar ketimbang siswa di lingkungan desa yang ada di kecamatan Kalijati seperti Desa Banggala Mulya. 

Selain itu disinyalir juga ada siswa luar yang sengaja mendadak pindah domisili agar bisa sekolah ke SMAN 1 Kalijati, Subang.

Neni salah satu orang tua siswa yang anaknya tak diterima di SMAN 1 Kalijati mengaku kecewa dengan pihak sekolah.

"Jelas kami selaku orang tua kecewa karena kami warga pribumi asli Kecamatan Kalijati tak tak diterima di SMAN 1 Kalijati dengan alasan desa Kami di luar zonasi tak bisa sekolah ke SMAN 1 Kalijati," tegasnya

Kalau tak bisa sekolah ke SMAN 1 Kalijati, tambah Neni, anak-anak kami mau sekolah kemana? Ke sekolah Negeri di luar kecamatan Kalijati tak mungkin diterima.

"Di Kecamatan sendiri kami tak masuk Zonasi, apalagi di luar Kecamatan," imbuhnya

Dedi Ahmadi, Wakasek Bidang Humas dan Satpras, mengakui bahwa Desa Banggala Mulya tidak masuk zonasi warganya untuk sekolah di SMAN 1 Kalijati, Kabupaten Subang.

"Kami juga pihak sekolah tak mengerti dengan aturan provinsi, kenapa Desa Banggala Mulya tak masuk Zonasi untuk sekolah di SMAN 1 Kalijati, padahal desa tersebut masih masuk kecamatan Kalijati," ucapnya

Tentunya Kata Dedi, kami prihatin dengan anak-anak di Desa Banggala Mulya karena tak terakomodasi untuk masuk ke SMAN 1 Kalijati.

"Kasihan juga mereka anak-anak calon pemimpin bangsa, karena sistem zonasi tak bisa masuk ke SMAN 1 Kalijati apalagi ke sekolah SMA negeri lain di luar Kecamatan Kalijati," ucapnya

Dedi berharap pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jabar bisa segera mengambil solusi agar anak-anak berjumlah 39 siswa tersebut bisa sekolah ke SMAN 1 Kalijati.

"Solusinya cuma 1 Disdik Provinsi Jabar harus menambah ruang kelas baru di SMAN 1 Kalijati, yang saat ini baru 8 kelas," ujarnya. (Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Subang, Ahya Nurdin)