TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari ASN ditolak.

Rafael Alun sebelumnya merupakan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.

Dia mengundurkan diri setelah muncul kasus penganiayaan berat yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satriyo pada David Ozora.

Akibat kasus penganiayan berat itu, terungkap harta menakjubkan Rafael Alun yang tak sesuai profilnya sebagai ASN.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan pihaknya menolak surat pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan Rafael Alun Trisambodo pada tanggal 24 Februari 2023.

"Pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan tidak dapat pengunduran diri. Karena itu pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak," kata Suahasil dalam konferensi pers seperti ditayangkan Kompas TV, Rabu (1/3/2023).

 Penolakan surat pengunduran diri Rafael, kata Suahasil, berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2022, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2000.

Dalam aturan tersebut, pegawai yang sedang dalam tahap pemeriksaan tak bisa mengundurkan diri.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani juga telah mencopot Rafael Alun Trisambodo (RAT) dari tugas dan fungsinya di Kementerian Keuangan.

Baca juga: Rafael Alun Akhirnya Muncul setelah Kasus Penganiayaan pada David: Tolong Kasihani, Saya Sudah Lelah

Dia merupakan orangtua dari Mario Dandy Satrio (MDS), pelaku yang menganiaya David.

Rafael merupakan pejabat eselon III Kemenkeu yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II.

“Mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya,” ujar Sri Mulyani.

Dasar pencopotan dari jabatan struktural, sambung dia, ialah Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pencopotan ini bertujuan agar Kementerian Keuangan dapat memeriksa lebih lanjut terkait kedisiplinan RAT.

Inspektorat Jenderal Kemenkeu sendiri, lanjut dia, telah memeriksa RAT pada Kamis (23/2/2023 kemarin.

Saat ini, lanjut Menkeu, telah diterbitkan pula surat tugas untuk pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk RAT, yaitu ST 321/Inspektorat Jenderal(IJ)/IG.1/2023.

Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan," tuturnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap RAT harus terus ditindaklanjuti.

"Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkeu dan khususnya Dirjen Pajak maupun seluruh unit eselon satu di Kemenkeu," kata dia.

"Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati tidak boleh dikompromikan. Untuk itu kami akan terus bekerja untuk utk mengelola dan menjaga keuangan negara dengan baik dengan jujur dengan amanah," ucap Sri Mulyani.(Danang Triatmojo/Tribunnews.com)