Baca tanpa iklan
Satu di antara tanggapan yang menyedot perhatian yakni dari Presiden Mahasiswa UGM Obed Kresna Widyapratistha.
Obed meminta masyarakat khususnya mahasiswa mengapresiasi kinerja pemerintah untuk menangani persoalan gizi buruk tersebut.
Namun, bukan berarti kritik yang disampaikan Zaadit beberapa waktu lalu justru menjadi perdebatan dan dianggap tak berisi oleh pemerintah.
Zaadit, kata Obed, mewakili suara mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan kritik berbasis ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa.
"Ketika apa yang melihat yang dilakukan oleh Pemerintah, saya perlu mengapresiasi. Saya kira mahasiswa harus perlu mengapresiasi. Tetapi, kita memang harus adil. Perlu ada apresiasi kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi di sana," ungkap Obed.
"Tetapi sekali lagi jangan kemudian melihat kritik yang kita lakukan itu tidak berdasar. Kita semua melakukan kritik itu berbasis dari ilmu pengetahuan kita masing-masing," lanjutnya.
Obed juga meminta agar pemerintah tidak melihat identitas dari si pengirim kritik itu, tetapi isi dari kritik itu sendiri yang memang sesuai data dan fakta di lapangan.
"Kita mohon bahwa kritik itu tidak dilihat dari identitasnya, dari siapa yang mengatakannya. Tapi dari keberpihakannya, dari bagaimana cara kita mengkritik, metode apa yang kita gunakan," ujar Obed.
Seperti diketahui, UGM telah lebih dulu terjun ke Asmat untuk membantu mengatasi gizi buruk di sana.
Pihak UGM menerjunkan tim Disaster Response Unite (DERU) pada akhir Januari lalu.
Dari pemetaan itu, tim UGM menemukan masih banyak persoalan di Agats, Asmat, Papua yang masih belum terselesaikan.
Atas aksinya tersebut, UGM langsung mendapat pujian dari publik karena lebih dulu bertindak sebelum persoalan Asmat semakin mencuat usai aksi Zaadit.
Setelah persoalan Asmat didiskusikan, Najwa Shihab membuka ruang dialog mengenai tuntutan Zaadit yang ketiga, yakni pesoalan Permenristekdikti tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa).
Persoalan itu dianggap mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.
"Kita tidak ingin mahasiswa dalam bergerak atau berorganisasi dan berkreasi itu dikungkang, oleh peraturan yang kemudian dibatasi ruang gerak mahasiswa," papar Zaadit.