MBG Jadi Penggerak Ekonomi, Sumedang Catat Perputaran Rp139 Miliar per Bulan

Ringkasan Berita:

• Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebutkan, pelaksanaan program MBG di daerahnya telah menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp139 miliar per bulan
• Sumedang telah menyiapkan 138 SPPG di kawasan aglomerasi serta 28 unit di wilayah terpencil untuk menunjang distribusi program MBG
• Pengawasan menjadi pilar utama dalam menjaga keberhasilan program MBG

Laporan Kontributor Tribunjabar.id,  Kiki Andriana 

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mulai menjadi penggerak ekonomi daerah di Sumedang.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi dan evaluasi pengawasan program MBG tingkat Jawa Barat yang digelar di Kertajati, Majalengka, Kamis (9/4/2026).

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebutkan, pelaksanaan program MBG di daerahnya telah menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp139 miliar per bulan.

Selain itu, program tersebut juga menyerap sekitar 6.900 tenaga kerja dari berbagai sektor.

“Ini bukan hanya soal gizi, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Dony.

Saat ini, Sumedang telah menyiapkan 138 SPPG di kawasan aglomerasi serta 28 unit di wilayah terpencil untuk menunjang distribusi program.

Untuk menjaga transparansi, Pemkab Sumedang juga mengembangkan Sistem Informasi Makan Bergizi Gratis (SIMBG) yang memungkinkan masyarakat memantau kualitas layanan.

“Dengan sistem ini, masyarakat bisa melihat langsung kualitas makanan yang diberikan,” katanya.

Selain menyasar pelajar, program ini juga diperluas melalui inovasi “Rantang Simpati” bagi kalangan lansia.

Meski menunjukkan hasil positif, Dony mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi program.

Di antaranya optimalisasi pemanfaatan pangan lokal serta percepatan operasional fasilitas yang telah dibangun.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa pengawasan menjadi pilar utama dalam menjaga keberhasilan program MBG.

“Pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas,” ujarnya.