Sekda Sumedang Dorong Efisiensi Energi, ASN Diminta Ubah Pola Hidu

Ringkasan Berita:

• Pemkab Sumedang mendorong efisiensi energi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) sebagai respons terhadap krisis energi global
• ASN diminta menerapkan pola hidup hemat energi, baik di lingkungan kerja maupun rumah tangga

Laporan Kontributor Tribunjabar.id,  Kiki Andriana 

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong efisiensi energi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) sebagai respons terhadap krisis energi global yang kian berdampak luas.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, saat memimpin apel pagi gabungan ASN di kawasan Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (6/4/2026).

Dalam arahannya, ia menegaskan seluruh jajaran pemerintah daerah harus mulai beradaptasi dengan kondisi global, termasuk potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dapat memengaruhi berbagai sektor.

“Seluruh dunia saat ini menghadapi krisis energi. Dampaknya sangat luas, termasuk kemungkinan kenaikan harga BBM dalam waktu dekat,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, ASN diminta menerapkan pola hidup hemat energi, baik di lingkungan kerja maupun rumah tangga.

Langkah sederhana seperti mematikan lampu saat ruangan masih terang, menggunakan pendingin ruangan seperlunya, hingga menghindari pemborosan air dinilai dapat memberikan dampak signifikan.

“Kalau ruangan masih terang oleh cahaya matahari, lampu tidak perlu dinyalakan. AC juga harus digunakan seperlunya. Ini hal kecil, tapi kalau dilakukan bersama dampaknya besar,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan listrik dan air yang berlebihan merupakan bentuk pemborosan anggaran, sehingga kesadaran individu menjadi kunci dalam upaya efisiensi.

Selain perubahan perilaku, Pemkab Sumedang akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN eselon IV ke bawah guna mengurangi mobilitas dan konsumsi bahan bakar.

Penggunaan kendaraan dinas pun akan dibatasi hingga 50 persen setiap harinya dengan sistem bergiliran di masing-masing perangkat daerah.

“Pengurangan penggunaan kendaraan ini untuk menekan konsumsi BBM. Jadi harus diatur secara efektif dan disiplin,” katanya.