Rawan Lonjakan Harga, Pemkab Sumedang Perkuat Pengendalian Inlfasi Sepanjang Ramadan 2026

Ringkasan Berita:

• Bupati Sumedang menggelar rakor menyikapi harga sembako saat Ramadhan
• Dony Ahmad Munir meminta KPID Sumedang bergerak cepat mengantisipasi lonjakan harga
• Komoditas yang menjadi perhatian Pemkab Sumedang

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang dan selama Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026. Upaya tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Senin (23/2/2026).

Rakor dipimpin langsung Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, didampingi Wakil Bupati M. Fajar Aldila.

Hadir pula unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, Bulog, BPS, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Bupati menegaskan, Ramadhan merupakan periode rawan lonjakan harga akibat meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap komoditas pangan strategis.

Karena itu, ia meminta TPID bergerak cepat dan mengambil langkah konkret.

“Sampaikan secara berkala informasi perkembangan harga dan pasokan secara transparan kepada masyarakat. Laksanakan juga sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sindang sebagai sarana pemantauan harga oleh masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah komoditas menjadi fokus pengawasan, di antaranya beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam ras, telur ayam, cabai merah, dan bawang merah.

Berdasarkan laporan perangkat daerah, stok secara umum masih mencukupi. Meski demikian, pengawasan lapangan diperketat melalui inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional dan ritel modern.

Bupati juga menginstruksikan agar Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar dimaksimalkan bekerja sama dengan dinas terkait dan Bulog di berbagai titik strategis.

Langkah ini bertujuan menyediakan beras, daging sapi, daging ayam, telur, dan komoditas lainnya dengan harga wajar, bahkan di bawah harga pasar.

Selain penguatan distribusi, ia menekankan pentingnya sinkronisasi data antarperangkat daerah sebagai dasar kebijakan pengendalian inflasi.

“Kami berharap stok bahan pangan tidak diperjualbelikan ke luar daerah agar tidak terjadi lonjakan atau permainan harga sembako di masyarakat Kabupaten Sumedang,” tegasnya.

Pemkab Sumedang, lanjutnya, akan terus melakukan monitoring dan evaluasi harga selama Ramadhan hingga Idulfitri, termasuk pengawasan untuk mencegah penimbunan bahan pokok.

“Kami akan memastikan ketersediaan bahan pokok mencukupi selama bulan suci Ramadhan hingga Lebaran, sekaligus menjamin kualitas pangan yang aman, sehat, dan higienis bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Sumedang menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat sepanjang Ramadhan 2026.