Komisi II DPRD Jabar Bahas RKUA-PPAS TA 2026, Tati Supriati Tekankan Pentingnya Pangan dan UMKM

TRIBUNJABAR.ID - SUMEDANG – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (30/9/2025).

Rapat kerja tersebut digelar di UPTD Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Jabar bersama Wakil Ketua Komisi II.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Jabar, Dr. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si serta Wakil Ketua DPRD Jabar, Acep Jamaludin, S.Hum. Kehadiran pimpinan DPRD menunjukkan dukungan penuh terhadap agenda strategis dalam pembahasan anggaran untuk tahun depan.

Anggota Komisi II DPRD Jabar dari Fraksi Partai Golkar, Tati Supriati Irwan, S.Sos, mengatakan pembahasan RKUA-PPAS 2026 ini memiliki arti penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Jawa Barat.

“Pembahasan ini bukan hanya soal angka-angka, tetapi menyangkut strategi besar Jawa Barat ke depan. Komisi II mendorong agar sektor pangan, UMKM, dan perekonomian rakyat menjadi prioritas utama,” ujar Tati seusai rapat.

Tati menekankan, Jawa Barat memiliki potensi besar di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang harus terus diperkuat. Lokasi rapat di UPTD Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan menurutnya juga relevan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan anggaran tahun 2026 benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah. UMKM dan koperasi harus terus mendapat perhatian, karena mereka tulang punggung ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Selain fokus pada pangan dan UMKM, Tati juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap program lingkungan hidup dan pengelolaan hutan lestari. Hal itu sejalan dengan visi pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan.

Rapat kerja Komisi II kali ini menghasilkan sejumlah catatan strategis yang akan menjadi bahan lanjutan dalam pembahasan RKUA-PPAS 2026, yang selanjutnya disinkronkan dengan penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat.

“Kami di Komisi II akan terus mengawal proses ini agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberi dampak nyata bagi pembangunan Jawa Barat,” pungkas Tati.