Aten Munajat Dorong Pemerataan Pendidikan, Bukan Sekadar Program Unggulan

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Aten Munajat, mendorong pemerataan pendidikan, bukan hanya fokus pada program unggulan seperti Sekolah manusia unggul (Maung). 
• Pemprov Jabar perlu juga memperkuat sekolah reguler agar persoalan akses pendidikan tetap menjadi prioritas.

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Aten Munajat, mendorong pemerataan pendidikan, bukan hanya fokus pada program unggulan seperti Sekolah manusia unggul (Maung). 

Dikatakan Aten, Pemprov Jabar perlu juga memperkuat sekolah reguler agar persoalan akses pendidikan tetap menjadi prioritas.

Menurut Aten, secara umum kapasitas pendidikan menengah di Jawa Barat sebenarnya mencukupi. 

Pada tahun ajaran 2026/2027, total daya tampung SMA, SMK, dan MA mencapai sekitar 909.183 kursi, sedangkan jumlah lulusan SMP/MTs berada di angka 826.996 siswa.

“Artinya secara agregat, kapasitas pendidikan di Jawa Barat sebenarnya melebihi jumlah lulusan atau berada di kisaran 109 persen dari total kebutuhan,” ujar Aten, Rabu (20/5/2026).

Namun demikian, kata Aten, persoalan utama bukan jumlah kursi pendidikan, tapi keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang hingga kini masih menjadi tujuan utama masyarakat.

Kapasitas sekolah negeri di Jawa Barat, kata dia, hanya sekitar 43,9 persen dari total daya tampung pendidikan menengah. Kondisi itu, menurutnya, membuat kekhawatiran orang tua saat proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi hal yang wajar.

“Karena itu komunikasi publik harus jujur. Tidak semua siswa akan masuk sekolah negeri dan pemerintah harus menyiapkan jalur alternatif yang berkualitas,” katanya.

Aten mengatakan DPRD Jabar juga perlu mendorong kebijakan pendidikan berbasis data dan tidak hanya bersifat respons tahunan setiap kali SPMB berlangsung.

Menurut dia, daerah-daerah yang setiap tahun mengalami persoalan serupa harus masuk dalam prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Barat.

Selain itu, evaluasi pasca-SPMB juga dinilai penting untuk melihat efektivitas kebijakan domisili, apakah benar mampu meningkatkan pemerataan akses pendidikan atau justru memunculkan persoalan baru di masyarakat.

“Prinsipnya, kebijakan domisili harus menjaga keseimbangan antara akses lokal, afirmasi bagi keluarga kurang mampu, dan ruang kompetisi sehat bagi siswa berprestasi,” katanya.

Secara faktual daya tampung sekolah swasta di Jawa Barat justru sangat besar, terutama pada SMK dan SMA swasta.

"Maka tantangan berikutnya adalah memastikan akses pembiayaan dan mutu pendidikan swasta dapat dijangkau masyarakat," katanya.