Tati Supriati Irwan: LKPJ Jabar 2025 harus berdampak nyata, bukan formalitas

Ringkasan Berita:

• Tati Supriati Irwan menegaskan LKPJ Gubernur Jabar 2025 harus berdampak nyata, bukan formalitas.
• DPRD diminta evaluasi menyeluruh program agar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
• Fraksi Golkar kawal Pansus XIII, dorong aspirasi reses jadi kebijakan konkret berpihak rakyat.

TRIBUNJABAR.ID - BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Tati Supriati Irwan, melontarkan penegasan keras dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Senin (30/3/2025).

Rapat tersebut membahas penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) XIII.

Dalam forum resmi itu, Tati menegaskan bahwa pembahasan LKPJ tidak boleh hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa makna.

“Jangan sampai LKPJ ini hanya jadi dokumen formalitas. Harus ada dampak nyata yang dirasakan masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.

Ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program-program pemerintah, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran dan tidak melenceng dari kepentingan rakyat.

“Fokus kita jelas, bagaimana program pemerintah ini menyentuh langsung masyarakat, bukan hanya bagus di atas kertas,” ujarnya.

Tati juga menegaskan bahwa Fraksi Golkar akan mengawal ketat kinerja Pansus XIII dalam membedah LKPJ tersebut, khususnya pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Tak hanya itu, dalam agenda yang sama turut disampaikan Laporan Reses II Tahun Sidang 2025–2026 yang memuat berbagai aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan.

Ia menyebut, hasil reses menjadi “alarm nyata” bagi pemerintah dalam melihat persoalan di lapangan.

“Aspirasi masyarakat itu nyata, bukan angka. Ini yang harus dijawab dengan kebijakan konkret,” katanya.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD Jawa Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus memastikan jalannya pemerintahan tetap berada di jalur yang berpihak pada rakyat.

“Pengawasan harus tegas. Kita ingin pembangunan Jawa Barat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.