Zaini Soroti Soal Sarana Prasarana Dunia Pendidikan dan Pembangunan Candi Bentar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari memberikan pandangannya terhadap alokasi anggaran ke hal-hal yang seharusnya tak perlu, salahsatunya soal ramainya pembuatan pagar berbentuk candi bentar di perkantoran Gedung Sate. Zaini sepakat bahwa anggaran yang sampai miliaran rupiah itu semestinya dialokasikan untuk misalnya kebencanaan atau kesejahteraan masyarakat.

Zaini sempat bercerita, dia pernah berkunjung ke SMK 1 Cileungsi Bogor yang bangunannya sempat roboh itu, dan selang sebulan giliran bangunan di SMKN Gunung Putri yang roboh, bahkan lebih parah kondisinya.

"Tentu ini menjadi catatan penting di dunia pendidikan. Tapi, di saat bersamaan pula tepatnya di Bandung SMP 1 Pasundan yang di Balonggede itu roboh juga. Maka, penguatan untuk pendidikan khususnya dari mutu bangunan harus diketahui secara nyata, seperti kapan harus direnovasi kembali dan lain-lain, karena kan tentu ada masa berlakunya bangunan juga. Jadi, kalau dibandingkan dengan adanya pembangunan Candi Bentar saya rasa sangat bertolak belakang dengan kondisi saat ini, seharusnya lebih ke hal-hal yang penting," katanya, Kamis (27/11/2025).

Zaini menyinggung bahwa Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi memiliki visi membawa Jabar Istimewa dalam rangka mengejar indeks pembangunan manusia atau IPM supaya Jabar semakin naik, dan salahsatu IPM itu tak hanya ditentukan oleh jalan atau pembangunan lainnya, tapi bisa dari pendidikan termasuk kualitas di dalamnya.

Zaini yang masuk dalam Komisi V juga menyoroti terkait kesejahteraan tenaga-tenaga pengajar di pesantren yang masih jauh dari kata sejahtera. Padahal, kata Zaini, pesantren salahsatu yang ikut membantu negara ini merdeka, sehingga dia mempertanyakan mengapa provinsi Jabar tak mau ikut masuk dan terlibat untuk membantu pesantren.

"Sekarang kalau ada disparitas antara negeri dan swasta, karena pesantren itu kan ada yang memiliki yayasan, lembaga, SMA/SMK/SMA, atau MTS/Aliyah, kan mereka sama ikut terlibat mencerdaskan bangsa. Tapi, selalu dibandingkan hari ini oleh pemerintah provinsi, negeri dan swasta. Sehebat itukah negeri bisa menampung orang-orang yang ada di swasta semua, nyatanya sampai sekarang tak bisa," katanya.