Buntut PBB Naik 1.000 Persen, Warga Cirebon Bakal Ikuti Pati Protes Pemkot Dalam Aksi Besar
Paguyuban Masyarakat Cirebon (PAMACI) memastikan akan menggelar aksi damai pada 11 September 2025.
Penulis: Eki Yulianto | Editor: Kemal Setia Permana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Keresahan masyarakat Kabupaten Pati yang merasa keberatan dengan naiknya Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 250 persen, kini dirasakan oleh warga Kota Cirebon.
Keresahan ini semakin menjadi karena nilai pajak yang dinaikkan justru jauh lebih tinggi yaitu mencapai 1.000 persen.
Kini, gelombang protes warga Kota Cirebon terus menguat.
Paguyuban Masyarakat Cirebon (PAMACI) memastikan akan menggelar aksi damai pada 11 September 2025.
Sebagai persiapan, mereka berencana membuka posko partisipasi untuk mengajak masyarakat terlibat.
PAMACI bertekad membela masyarakat yang sedang kesulitan dalam masalah PBB.
Baca juga: Wali Kota Cirebon Bantah PBB Naik 1.000 Persen, Sebut Hitungan PBB dari Kemendagri
"Untuk aksi yang kami wacanakan itu tanggal 11 September, sehingga sebelumnya mungkin kami akan buka posko di satu tempat untuk partisipasi masyarakat terhadap aksi damai ini,” ujar Ketua Harian PAMACI Kota Cirebon, Adji Priatna, Rabu (13/8/2025) malam.
Adji berharap posko ini dapat menjadi wadah bagi warga untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi dasar kenaikan PBB.
"Semoga ini bisa berjalan dengan lancar dan saya hanya berharap masyarakat Cirebon bisa bersatu atau guyub dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Cirebon,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pemerintah kota hanya fokus mengejar pendapatan dari pajak, sementara sektor lain terbengkalai.
"Pemerintah kota jangan hanya ngejar-ngejar pajak lah. Masih banyak sektor lain yang harus dibenahi, contoh lima BUMD kita, bobrok semua," katanya.
Protes Sejak 2024 Tak Digubris
Sementara itu, juru bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati, mengingatkan bahwa perjuangan warga menolak kenaikan PBB sudah berlangsung sejak Januari 2024.
Mereka pernah melakukan dengar pendapat di DPRD, aksi turun ke jalan, hingga mengajukan judicial review yang akhirnya ditolak.
Baca juga: Susi Sebut Profesor Unpad Bodoh karena Bilang Bibit Lobster Mati Percuma Jika Tidak Ditangkap
| Ini Solusi Anti Lupa Bayar Pajak Kendaraan |
|
|---|
| Siap-siap, Rumah Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Pangandaran Akan Didatangi Petugas Bapenda |
|
|---|
| OJK Cirebon Panen Aduan dari Masyarakat, Masalah Fintech Tempati Urutan Teratas |
|
|---|
| Mengenal Desa Karangmalang yang Jadi Kandidat Kuat Calon Ibu Kota Cirebon Timur, Ini Istimewanya |
|
|---|
| Petani di Cirebon Nyambi Edarkan Ribuan Pil Terlarang, Ditangkap di Parkiran Ruko |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.