Susi Ungkap Alasan Wal Out Saat Dialog KJA di Pangandaran, Daripada Ngamuk ke Profesor Unpad

Namun Bupati Pangandaran saat itu, Jeje Wiradinata, memutuskan memindahkannya jauh ke tengah laut demi menjaga estetika dan kenyamanan wisata.

"Sedangkan sekarang, keramba justru diletakkan di depan mata, di Pantai Timur. Itu tempat saya main paddle board, tempat turis main banana boat," katanya.

Meski mengaku kecewa, Susi memuji kesadaran masyarakat Pangandaran yang tinggi dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah. 

Menurutnya, meski tidak melakukan aksi demonstrasi, warga tetap menunjukkan sikap kritis. Susi pun menyinggung perbedaan sikap masyarakat kini dibandingkan era 1970-an.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Video Call Gubernur Dedi Mulyadi, Kompak Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran

Ia teringat masa kecilnya saat terjadi pembakaran kapal troll Bagansiapi-api pada 1974 di Pantai Timur Pangandaran.

"Dulu waktu saya kecil, saya termasuk punya dosa sebagai pelakunya, karena disuruh orang tua berenang membawa jeriken berisi minyak tanah dan bensin untuk membakar kapal," ucap Susi.

Diberitakan sebelumnya, mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, menunggu keberanian keberanian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjabut izin KJA di Pantai Timur Pangandaran.

Jeje kini menjabat Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran.

Jeje menilai KJA melanggar berbagai aturan.

Aturan yang ditabrak mulai dari kebijakan pemerintah daerah, tata ruang wilayah (RTRW), hingga peraturan menteri terkait konservasi laut.

Baca juga: Pria Pangandaran Lucuti Barang Berharga Teman Kencan Sejenis di Sumedang, Sebelumnya Diracuni

Semua aspek aturan itu sudah ada, tapi dilanggar oleh pihak perusahaan yang memasang KJA.

"Saya juga mempertanyakan kenapa izinnya bisa turun ketika aturan tersebut jelas-jelas dilanggar. Seharusnya sebelum izin terbit ada pengecekan lokasi," ujar Jeje dihubungi Tribun Jabar melalui WhatsApp, Minggu (10/8/2025) siang.

Jeje mengaku tidak ingin berspekulasi terkait siapa pihak yang berada di balik perusahaan pemasang KJA tersebut. Tapi, dia menegaskan akan terus mendorong pencabutan izin. 

Saat ini, kata dia, bola panas persoalan tersebut berada di tangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKPP) Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Jeje Wiradinata Minta Izin KJA di Pantai Timur Pangandaran Dicabut: Berada di Kawasan Konservasi

"Rekomendasi izin dulu keluar dari Provinsi Jabar. Kewenangan laut dari 0 sampai 12 mil berada di provinsi, dan KJA ini hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai. Jadi, kami menunggu bukti nyata keberanian Pak Gubernur Dedi Mulyadi untuk mencabut izinnya," katanya.