Rencana RSUD dr Soekardjo Diambil alih Pemprov Jabar, Dewan: Aset Hilang, PAD Berkurang

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNJABAR.IDTASIKMALAYA - Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya meminta manajemen RSUD dr Soekardjo dibenahi. Hal ini dikatakan setela dia meninjau fasilitas rumah sakit, pada Selasa (5/8/2025).

Peninjauan fasilitas RSUD dr Soekardjo dilakukan menyusul petisi dari perwakilan tenaga medis yang meminta untuk pengambilalihan statusnya oleh Pemprov Jabar.

Namun, dewan melihat tidak ada rencana kesitu tapi perlunya pembenahan manajemen hingga perbaikan fasilitas rumah sakit yang saat ini kurang baik.

Padahal status RSUD dr Soekardjo sudah tipe B tapi dari segi infrastruktur dan fasilitas tidak terlihat. Beberapa fasilitas penunjang tidak ada, hingga kekurangan dokter spesialis.

"Sebetulnya kalau kita lihat ini sudah selesai semuanya. Artinya gak perlu ada hal lain, setelah kita lihat ke lapangan, bahwa ini hanya perlu pembenahan saja," ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Yadi Mulyadi, ketika sidak fasilitas di RSUD dr Soekardjo, Selasa (5/8/2025).

Baca juga: SOSOK Sem Yvel Jebolan Feyenoord yang Pasang Status Timnas di Bio Instagram, Dinaturalisasi?

Menurut Yadi, ada beberapa hal yang harus difungsikan kembali, seperti masalah SDM sampai penunjang sarana di rumah sakit segera dilengkapi.

"Nanti kita akan buat skema, berjenjang, progres kita untuk penyelesaiannya. Karena sebetulnya gak ada masalah besar," kata Yadi.

Ketika ditanyai banyak fasilitas yang tidak berfungsi dirinya cukup prihatin, seharusnya rumah sakit daerah lengkap sebagai penunjang masyarakat berobat.

"Ya itu kan masalah sarana penunjang saja, gedung itu kan misalkan kaya OKA penunjangnya belum ada, nanti kita bicarakan, berapa keperluannya, perlu didorong dari mana, apakah dari pusat, provinsi atau pemkot," pungkasnya.

Sementara soal ramai petisi dari tenaga medis, menurutnya aksi yang dilakukan tenaga medis sebagai aspirasi, tapi bukan solusi untuk diambil alih ke Pemprov Jabar.

Hal itu perlu diselesaikan internal dulu.

"Saya kira ini diselesaikan di internal, saya khawatir justru ketika misalkan kita terburu buru, di sana juga (Pemprov Jabar) belum siap menyelesaikan, jadi gak selesai juga," jelasnya.

Baca juga: Marak Pengibaran Bendera One Piece di Belakang Truk, Aptrindo Beri Pernyataan Sikap

Yadi menyebut jika dikelola Pemprov Jabar, dampak terhadap pemerintah daerah juga sangat besar.

Pemda tidak hanya kehilangan aset tapi pendapatan asli daerah juga berkurang.

"Kalau diambil jelas ini akan banyak dampak kepada apbd kota, aset hilang, PAD berkurang, APBD juga berkurang, cluster juga berkurang," kata pria yang menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Tasik.

Pengambilalihan aset kesehatan bakal berdampak besar, dan kondisi saat ini tidak stabil. Makanya perlu duduk bersama, jangan salah langkah.

"Kondisi hari ini kita belum stabil, pemerintahan kota dengan yang baru, tentu ini kan belum selesai semuanya, dan harus duduk bersama dengan Pemkot, RSUD, Dinkes serta DPRD," katanya. (*)