Minggu, 31 Mei 2026

Akademisi UIN Jakarta Kritik Pemerintah Soal Bendera One Piece: Korupsi Lebih Jelas Memecah Bangsa

Menurutnya, fenomena bendera One Piece yang viral menjelang HUT ke-80 RI ini hanya merupakan bagian dari ekspresi masyarakat. 

Tayang:
Editor: Ravianto
Tangkap Layar Video yang beredar di grup Whatapps
PENGHAPUSAN MURAL - Penghapusan mural logo bajak laut shirohige dalam anime One Piece di Jurangrejo, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah, Senin (4/8/2025). Bakir Ihsan, mengkritik sikap pemerintah yang menganggap pengibaran bendera One Piece sebagai upaya memecah belah bangsa. (Tangkap Layar Video yang beredar di grup Whatapps) 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan, mengkritik sikap pemerintah yang menganggap pengibaran bendera One Piece sebagai upaya memecah belah bangsa. 

Menurutnya, fenomena bendera One Piece yang viral menjelang HUT ke-80 RI ini hanya merupakan bagian dari ekspresi masyarakat. 

Bakir bahkan membandingkan isu tersebut dengan tindakan korupsi yang menurutnya jauh lebih nyata dalam merusak persatuan bangsa, menyusul pernyataan sebelumnya dari Menteri Polkam Budi Gunawan yang menganggap pengibaran bendera tersebut sebagai provokasi.

FENOMENA ONE PIECE - Sedang marak bendera Indonesia dan bendera One Piece dikibarkan.
FENOMENA ONE PIECE - Sedang marak bendera Indonesia dan bendera One Piece dikibarkan. (gemini ai)

One Piece sendiri merupakan salah satu karya dalam dunia anime dan manga asal Jepang, buatan Eiichiro Oda.

Bendera berlatar hitam dan bergambar tengkorak itu merujuk pada Jolly Roger, sebuah simbol tengkorak yang digunakan sebagai identitas bajak laut.

"Ya (keliru), stigmatisasi dan simplifikasi, terlalu menyederhanakan masalah. Bendera kok jadi tertuduh pemecah belah bangsa," kata Bakir kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Baca juga: Viral Video Mural One Piece di Sragen Dihapus sambil Dipantau TNI, Dandim dan Bupati Buka Suara

Semestinya kata Bakir, pemerintah tidak perlu terlalu reaktif terhadap kemunculan bendera One Piece.

Apalagi, demokrasi memang memberi ruang bagi individu maupun kelompok untuk berekspresi.

"Ya, tidak perlu. Bila Indonesia yakin dengan demokrasi, maka pengibaran bendera One Piece dan sejenisnya adalah bagian di dalamnya, tinggal bagaimana pemerintah memahaminya," jelas Bakir.

Ia kemudian menyinggung soal pemberian abolisi dan amnesti kepada koruptor. Padahal tindakan koruptor lebih jelas dalam memecah belah bangsa.

"Korupsi itu pemecah belah bangsa, karena koruptor tidak peduli dengan bangsa, hanya pada diri dan kelompoknya," jelasnya.

Sebelumnya Menteri Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan mengatakan, kegiatan pengibaran bendera One Piece sebagai sebuah upaya provokasi sejumlah kelompok demi menurunkan marwah bendera Merah Putih.

"Dalam beberapa hari terakhir, kami mencermati dengan serius adanya provokasi dari sebagian kelompok untuk menurunkan marwah bendera perjuangan kita dan mengganti dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu. Ini tentu sangat memprihatinkan kita semua," ucap Budi.

Fenomena Bendera One Piece

Fenomena bendera One Piece di Indonesia sedang menjadi fenomena yang cukup hangat, terutama menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada bulan Agustus 2025.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved