Pengamat Soroti Kisruh PT BDS yang Seret Bupati, Peran Inspektorat Turut Dipertanyakan

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Permasalahan di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Bandung, PT Bandung Daya Sentosa (BDS), mulai mencuat.

Isu ini bukan lagi sekadar persoalan keuangan, tetapi telah merembet ke berbagai aspek birokrasi, bahkan menyeret nama Bupati Bandung sebagai pembina dan pengawas BUMD.

Kisruh ini bermula dari kegagalan PT BDS dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para vendor. Dengan nilai tunggakan ditaksir mencapai lebih dari ratusan miliar. 

Permasalahan ini menjadi sorotan publik setelah munculnya sebuah podcast di kanal YouTube milik Bambang Wijayanto, mantan Komisioner KPK (2011-2015).

Dalam tayangan tersebut, terdapat tiga orang perwakilan dari pengusaha vendor, mereka memaparkan kerugian yang dialaminya.

Terkait kisruh ini, pengamat sekaligus pemerhati kebijakan publik dari Jamparing Institute, Dadang Risdal Aziz, turut menanggapi masalah tersebut.

Baca juga: Vietnam Tantang Timnas Indonesia di Final Piala AFF U-23 2025, 2 Rekor Menanti Garuda Muda

Dadang Risdai menilai bahwa akar permasalahan tersebut sebenarnya cukup sederhana, yakni terkait utang piutang.

"Awal persoalan sebenarnya sederhana, adalah masalah utang piutang yang terjadi antara PT. BDS dengan para pengusaha yang menjadi vendornya," ujarnya kepada Tribun Jabar pada Senin (28/7/2025).

Berdasarkan keterangan di podcast tersebut, Risdal melihat berbagai langkah penyelesaian terlihat telah diupayakan, namun hal itu tidak kunjung membuahkan hasil.

Alhasil, sekitar 18 vendor melaporkan permasalahan tersebut ke aparat penegak hukum, baik ke Kejaksaan Negeri Bandung maupun Polda Jawa Barat.

Dalam podcast yang sama juga, disebutkan bahwa inspektorat daerah turut mencoba menawarkan solusi. 

Kepala Inspektorat, Marlan Nirsyamsu, bersama tujuh anggotanya disebut-sebut hadir dalam pertemuan dengan para vendor. Mereka mengusulkan agar para pengusaha membentuk konsorsium yang nantinya akan diberikan proyek oleh Pemkab Bandung.

Baca juga: Bek Persib Bandung Jadi Pemain Grade A Paling Top yang Perkuat Negara Beranking FIFA Tertinggi

Dari pernyataan di podcast itu, keuntungan proyek tersebut akan digunakan untuk menutupi utang PT BDS. Namun skema itu ditolak mentah-mentah oleh para vendor karena dianggap tidak masuk akal serta berpotensi mengaburkan masalah pidana menjadi perkara perdata.

"Kalau memang kejadian inspektorat ini benar adanya, saya tegaskan apa yang dilakukan oleh inspektorat ini salah besar. Apakah ini inisiatif sendiri atau ada penugasan? Kalau penugasan, siapa yang menugaskan, sehingga bisa menawarkan menggadaikan paket-paket pekerjaan demi menutup kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah BUMD," katanya.

Lebih jauh, muncul dugaan bahwa dana PT BDS disalurkan untuk mendukung kampanye politik Bupati Bandung dalam rangka pencalonan periode kedua. 

Salah satu narasumber dalam podcast tersebut menyebutkan bahwa adanya ajakan dari salah satu direksi PT BDS agar pengusaha turut mendukung kampanye. 

Ajakan tersebut ditolak karena kewajiban pembayaran kepada para vendor saja belum diselesaikan. Kondisi ini menimbulkan spekulasi dan berbagai tafsir di tengah masyarakat. 

Bahkan, dalam diskusi tersebut sempat disebut nama tokoh nasional yang saat ini menjabat sebagai pimpinan DPR RI dan pernah menjadi ketua tim pemenangan pada pilkada sebelumnya. 

Namun, belum ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

"Saya sendiri tidak bisa menyatakan bahwa apakah narasi itu benar atau hoax, karena dalam podcast tersebut baru mendengarkan penjelasan salah satu pihak, tanpa kehadiran pihak lain yang disebut sebagai the other both side," ucap Risdal.

Di sisi lain, podcast itu tidak menjelaskan secara detail bentuk investasi vendor, apakah berupa penyetoran modal atau pengadaan barang. 

Namun pembahasan awal, disinggung bahwa PT BDS terlibat dalam proyek ketahanan pangan yang didanai APBN dan APBD. Proyek ini membutuhkan suplai pangan dan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

"Pertanyaannya simpel, kalau proyek yang dikerjakan oleh PT BDS ini berbasis anggaran, entah itu APBD atau APBN, tentu setelah melaksanakan proyek, PT BDS akan mendapat pembayaran. Lalu dikemanakan uang hasil pembayarannya? Telusuri aliran dana dari hulu sampai hilir," ujarnya.

Risdal menilai, kini bola panas berada di tangan aparat penegak hukum. Pemeriksaan terhadap semua pihak terkait menjadi hal mendesak agar duduk persoalan bisa terungkap.

"Ya, APH harus turun tangan. Laporannya kan sudah bergulir di Kejaksaan dan Polda. Karena kerugian bernilai ratusan milyar, Jamparing Institute mendesak Kejagung atau KPK mengambil alih penanganan persoalan PT. BDS ini supaya terang benderang dan tidak menjadi konsumsi opini liar di masyarakat," katanya. (*)