Pengamat Soroti Kisruh PT BDS yang Seret Bupati, Peran Inspektorat Turut Dipertanyakan

Lebih jauh, muncul dugaan bahwa dana PT BDS disalurkan untuk mendukung kampanye politik Bupati Bandung dalam rangka pencalonan periode kedua. 

Salah satu narasumber dalam podcast tersebut menyebutkan bahwa adanya ajakan dari salah satu direksi PT BDS agar pengusaha turut mendukung kampanye. 

Ajakan tersebut ditolak karena kewajiban pembayaran kepada para vendor saja belum diselesaikan. Kondisi ini menimbulkan spekulasi dan berbagai tafsir di tengah masyarakat. 

Bahkan, dalam diskusi tersebut sempat disebut nama tokoh nasional yang saat ini menjabat sebagai pimpinan DPR RI dan pernah menjadi ketua tim pemenangan pada pilkada sebelumnya. 

Namun, belum ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

"Saya sendiri tidak bisa menyatakan bahwa apakah narasi itu benar atau hoax, karena dalam podcast tersebut baru mendengarkan penjelasan salah satu pihak, tanpa kehadiran pihak lain yang disebut sebagai the other both side," ucap Risdal.

Di sisi lain, podcast itu tidak menjelaskan secara detail bentuk investasi vendor, apakah berupa penyetoran modal atau pengadaan barang. 

Namun pembahasan awal, disinggung bahwa PT BDS terlibat dalam proyek ketahanan pangan yang didanai APBN dan APBD. Proyek ini membutuhkan suplai pangan dan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

"Pertanyaannya simpel, kalau proyek yang dikerjakan oleh PT BDS ini berbasis anggaran, entah itu APBD atau APBN, tentu setelah melaksanakan proyek, PT BDS akan mendapat pembayaran. Lalu dikemanakan uang hasil pembayarannya? Telusuri aliran dana dari hulu sampai hilir," ujarnya.

Risdal menilai, kini bola panas berada di tangan aparat penegak hukum. Pemeriksaan terhadap semua pihak terkait menjadi hal mendesak agar duduk persoalan bisa terungkap.

"Ya, APH harus turun tangan. Laporannya kan sudah bergulir di Kejaksaan dan Polda. Karena kerugian bernilai ratusan milyar, Jamparing Institute mendesak Kejagung atau KPK mengambil alih penanganan persoalan PT. BDS ini supaya terang benderang dan tidak menjadi konsumsi opini liar di masyarakat," katanya. (*)