Evaluasi Haji 2025, Kemenag Jabar Hadapi Tantangan Pelayanan Lansia dan Disabilitas

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tingginya jumlah jamaah haji lanjut usia dan kelompok risiko tinggi menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 (1446 H) di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, kebutuhan layanan bagi jamaah disabilitas serta pengelolaan dua embarkasi juga menjadi perhatian khusus Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Mohammad Ali Abdul Latief, sesuai kegiatan evaluasi penyelenggaraan haji yang digelar di Hotel Grand Sunshine, Kabupaten Bandung, Jumat (25/7/2025).

"Tantangan tahun ini adalah bagaimana kami bisa melayani jamaah dengan maksimal. Banyak jamaah Jawa Barat yang masuk kategori risiko tinggi, berusia lanjut, dan juga ada yang disabilitas, sehingga butuh penanganan khusus," ujarnya kepada Tribun Jabar pada Jumat (25/7/2025).

Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah jamaah terbanyak secara nasional, Jawa Barat menghadapi kompleksitas dalam pelayanan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

"Kami juga melayani dari dua embarkasi, jadi koordinasi dan distribusi layanan dari dua titik ini menjadi tantangan tersendiri yang harus terus kami perbaiki," katanya.

Dalam rangka mengevaluasi capaian dan tantangan tersebut, Kanwil Kemenag Jawa Barat menggelar kegiatan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2025 selama tiga hari di Hotel Grand Sunshine.

"Evaluasi difokuskan pada pencapaian tahun ini serta kekurangan dalam koordinasi, pelayanan, dan bimbingan. Hal-hal itu yang menjadi perhatian utama untuk perbaikan ke depan," ucapnya.

Dirinya berharap forum evaluasi ini benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta untuk menyampaikan masukan yang membangun dan merumuskan strategi konkret.

"Kami berharap peserta dapat serius dalam evaluasi ini agar poin-poin penting bisa dimitigasi untuk tahun depan. Kami juga mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi, termasuk PPIH, petugas swasta, instansi terkait, dan media," ujarnya.