Soal Iuran dan Dana BOS, MAN 1 Cianjur Merasa Disudutkan Dedi Mulyadi: BPMU dari Pemprov Belum Cair

Sekolah madrasah selama ini hanya mengandalkan dua bantuan, yaitu BOS dari pemerintah pusat dan BPMU dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

TribunJabar.ID / Fauzi Noviandi
Suasana MAN 1 Cianjur di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kabupaten Cianjur, Rabu (9/7/2025).  

Laporan Kontributor Tribunjabar Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi. 

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Cianjur mengaku merasa tersudutkan atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di madrasah sama dengan sekolah negeri. 

Seperti diketahui sebelumnya, Dedi Mulyadi menanggapi terkait adanya iuran di MAN 1 Cianjur. Dedi Mulyadi menilai seharusnya madrasah tak memungut iuran karena sama-sama dapat dana bantuan dari pemerintah.

"Memang bukan di bawah gubernur. Namun saya sebagai gubernur perlu sampaikan, bahwa BOS MAN dan SMA Negeri sama, juga BPMU sama. Namun pertanyaaanya adalah mengapa kalau di SMA negeri tidak ada pungutan, tapi MAN ada pungutan. Keduanya juga kan besumber dari uang dan nilai yang sama," kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun instagramnya, Rabu (23/7/2025). 

Humas MAN 1 Cianjur Rahman Jaenudin mengaku pihaknya saat ini merasa tersudut atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dengan permasalahan iuran atau dana sumbangan yang dilakukan MAN 1 Cianjur kepada orang tua siswa. 

"Terkait pernyataan Pak Gubernur, kami dari madrasah sangat merasa tersudutkan, karena bila dibandingkan dengan SMA negeri, sebetulnya kita itu berbeda. Misalnya BOS untuk madrasah sebesar Rp 1,5 juta per siswa. Sedangkan BOS untuk SMA mencapai Rp 1,9 juta per siswa," katanya pada Tribunjabar.id, Rabu (23/7/2025). 

TANGGAPI PUNGUTAN - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons ramainya kabar pungutan di MAN 1 Cianjur yang bisa bernilai jutaan rupiah.
TANGGAPI PUNGUTAN - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons ramainya kabar pungutan di MAN 1 Cianjur yang bisa bernilai jutaan rupiah. (Kolase Instagram @dedimulyadi71, Tribunjabar.id/Fauzi Noviandi)

Selain itu, lanjut dia, sekolah madrasah selama ini hanya mengandalkan dua bantuan, yaitu BOS dari pemerintah pusat dan BPMU dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. 

"Bahkan, hingga saat ini dana BPMU dari Pemprov yang seharusnya sudah mulai cari dari awal tahun belum ada. Padahal untuk sekolah SMA dana BPMU-nya sudah cari sejak Maret lalu. Besaranya BPMU sepertinya sama dengan SMA yaitu sebesar Rp 600 ribu per siswa," katanya. 

Ia mengatakan, dana BPMU tersebut belum cair terhadap sekolah madrasah di seruluh Jawa Barat. Karena proses BPMU tersebut dikoordinasikan oleh Kanwil Kementrian Agama.

"Silahkan boleh dicek, memang dana BPMU bagi madrasah se-Jawa Barat belum cair," katanya. 

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved