Kasus Beras Oplosan, Prabowo Tegaskan Sudah Perintahkan Jaksa Agung untuk Mengusutnya

TRIBUNJABAR.COM, SOLO - Presiden Prabowo Subianto mengungkap masih banyak permainan jagat dalam sektor pangan di Tanah Air. Menurutnya, mafia pangan itu sangat merugikan rakyat dan negara.

"Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat," kata Prabowo saat berpidato pada Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025) malam.

Prabowo menegaskan komitmennya memberantas mafia pangan terutama dalam kasus beras oplosan. 

Modusnya termasuk menjual beras biasa sebagai beras premium dengan harga tinggi. Bahkan, merek-merek besar melakukan praktik kotor ini. 

Praktik ini disebut sebagai bentuk subversi ekonomi karena merugikan rakyat kecil dan negara hingga Rp 100 triliun per tahun.

Prabowo menyebut, praktik curang dengan menjual beras biasa sebagai beras premium demi meraup untung lebih besar merupakan tindakan yang tak bisa ditoleransi. 

Belakangan terungkap ada 212 merek beras yang terbukti tidak memenuhi standar mutu, termasuki berat kemasan dan label.

Baca juga: Beras Oplosan Juga Belum Terdeteksi di Cirebon, Pedagang Bilang Masih Aman

Beras oplosan ditemukan beredar di minimarket dan pasar tradisional bahkan supermarket besar.

Prabowo menegaskan telah memerintahkan aparat penegak hukum, mulai dari Jaksa Agung hingga kepolisian, untuk menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu.

“Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” kata Prabowo.

Menurut laporan yang diterima Prabowo, kerugian negara akibat permainan kotor tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp 100 triliun setiap tahun. 

Ia bahkan menyebut praktik ini sebagai bentuk “subversi ekonomi” karena dampaknya yang langsung merugikan rakyat kecil.

“Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat,” katanya.

Baca juga: Farhan dan Bulog Pastikan Beras Oplosan Tak Beredar di Kota Bandung

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap ketahanan pangan Indonesia yang saat ini menunjukkan hasil signifikan. 

Ia membeberkan cadangan beras pemerintah telah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni 4,2 juta ton. 

Tak hanya beras, produksi jagung juga meningkat hingga 30 persen, sedangkan produksi beras naik 48 persen.

“Produksi pangan kita belum pernah dalam sejarah kita memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton beras. Jagung juga produksinya naik 30 persen, beras naik 48 persen, dan kita akan terus tegakkan,” ujarnya.

Selain soal pangan, dalam pidato tersebut Prabowo juga memaparkan perkembangan program prioritas pemerintah di bidang sosial, yakni program makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Menurutnya, program tersebut mendapat perhatian dari dunia internasional dan telah berjalan efektif.

“Di mana-mana saya didatangi di luar negeri, program-program kita dibahas di luar negeri. Program makan bergizi gratis dibahas di luar negeri. Belum pernah ada program yang sama. Shift kita sekarang bulan Juli ini sudah sampai penerima manfaat 6 juta anak lebih dan ibu-ibu yang hamil. Insyaallah bulan Agustus akhir akan mencapai 20 juta lebih, bahkan sasaran kita siapa tahu bisa mencapai di atas 25 juta pada bulan Agustus,” ujar Prabowo.

Baca juga: Beras Oplosan Merek Sovia Ditemukan di Pasar Panorama Lembang, Ditarik atau Tidak?

Prabowo menyampaikan apresiasi kepada PSI atas dukungan yang diberikan kepada pemerintah. Dukungan Partai Politik kepada pemerintah dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat sangatlah berarti.

“Terima kasih PSI, dukungan saudara-saudara. Jangan pernah ragu membela kebenaran, membela keadilan, membela rakyat, membela bangsa Indonesia. Terima kasih,” kata dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Geram Mafia Pangan Rugikan Negara Rp 100 Triliun: Ini Subversi Ekonomi