Baru Dibentuk, Koperasi Desa Merah Putih di Pangandaran Terkendala Bayar Administrasi ke Notaris

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Baru saja resmi diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto, sejumlah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari 93 Desa di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, terkendala bayar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK MENKUMHAM) di notaris.

Kepala Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang, Andi Suwandi, mengatakan, untuk pengurus KDMP di desanya sudah dibentuk dan rata-rata dari kalangan muda. 

"Dan sudah membuat SK badan hukum ke Notaris. Tapi, sampai sekarang belum dibayar," ujar Andi kepada Tribun Jabar di Aula Setda Kabupaten Pangandaran, Senin (21/7/2025) siang.

Baca juga: 265 Koperasi Merah Putih di Ciamis Kini Berbadan Hukum, 90 Persen NIB dan NPWP Hampir Selesai

Karena, katanya, untuk pembuatan SK Kemenkumham di awal informasi akan dibayar oleh Pemda Kabupaten Pangandaran.

"Tapi sampai sekarang belum ada," katanya.

Sedangkan untuk tempat kantor pengurus KDMP, sementara ini menumpang di satu ruangan di Desa Pamotan.

"Tapi, jika ada arahan harus membuat kantor, berarti pengurus koperasi harus membuat kantornya sendiri," ucap Andi.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran, Trisno, mengatakan, bahwa 93 kepengurusan KDMP sudah terbentuk semua.

"Untuk SK Menkumham sudah semua, tapi mereka baru dikasih salinan dalam bentuk soft file karena terus terang kita belum bayar ke notaris."

"Namun secara prinsip untuk SK Menkumham soft file, mereka sudah menerima semua," ujarnya. *

Baca juga: Belum Dibangun, Koperasi Merah Putih Bayalangu Cirebon Diklaim Siap, Tunggu Instruksi