Nasib Kepsek di Pamulang yang Minta Ditransfer Uang Seragam, Dikbud Tangsel: Baru Pertama Kali

TRIBUNJABAR.ID - Kepala SDN Ciledug Barat, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, menjadi sorotan viral setelah meminta orang tua murid mentrasfer uang seragam ke rekening pribadinya.

Kasus ini terungkap setelah orang tua murid bernama Nur Febri Susanti (38) menceritakan pengalaman tersebut.

Kedua anaknya yang merupakan pindahan dari Jakarta nyaris tidak bisa bersekolah karena tidak sanggup membeli uang seragam senilai Rp1,1 juta per anak. Artinya, ia harus membayar Rp2,2 juta.

Karena Nur tidak sanggup membayar, kedua anaknya sempat dinyatakan tidak diterima atas alasan administrasi.

Lantas, bagaimana nasib kepala sekolah kini?

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan (Dikbud Tangsel) buka suara terkait viralnya kasus pungutan dari kepala sekolah tersebut.

Kepala Bidang Pembinaan SD Dikbud Tangsel Didin Sihabudin mengatakan bahwa kepala sekolah itu mengakui kekeliruannya.

Selain itu, kata Didin, Kepala SDN Ciledug Barat itu juga berjanji tidak akan mengulangai perbuatan serupa di kemudian hari.

Baca juga: Ibu di Pamulang Tak Bisa Beli Seragam Rp2,2 Juta Ditransfer ke Kepsek, Anak Tiba-tiba Tak Diterima

"Saya kira begini, dia memastikan tidak akan mengulangi yang sama," ujar Didin, saat ditemui, Kamis (17/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

"Ini baru pertama kali memang. Kepala sekolah, saya juga mohon maaf, saya merasa salah," sambung dia.

Kepada Didin, kepala sekolah tersebut mengaku biaya seragam muncul setelah orang tua murid berkonsultasi langsung kepadanya.

Namun, Didin menegaskan bahwa apa pun bentuk dan alasannya, pungutan tersebut tetap tidak dibenarkan.

"Intinya, itu tidak boleh. Tidak boleh, begitu ya, bayar ke rekening, walaupun itu bukan SPP. Apapun namanya, itu tidak boleh," tegas Didin.

Didin menekankan bahwa sekolah negeri tidak boleh menarik pungutan dari orang tua murid, termasuk untuk seragam.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang ramah anak dan inklusif.

"Prinsipnya, bagi kami Dinas Pendidikan, setelah kejaran kami dari Kepala Dinas, tidak dibolehkan," tutur Didin.

"Dan anak harus mendapatkan hak belajar, hak pendidikan yang layak," imbuh Didin.

Belum ada sanksi

Didin mengaku telah menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap kepala SDN Ciledug Barat kepada pimpinan, termasuk Kepala Dinas.

"Soal sanksi terhadap kepala sekolah, akan ditentukan setelah evaluasi lebih lanjut oleh pimpinan," ujar Didin.

Meski begitu, Didin memastikan tindakan kepala sekolah tersebut telah menimbulkan dampak internal.

Ia menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang di masa mendatang.

Baca juga: Sosok Ibu di Tangsel Viral Sempat Tak Bisa Bayar Seragam Anaknya Rp 2,2 Juta, Begini Akhir Nasibnya

"Sudah berdampak, (Kepsek) tidak akan mengulang lagi. Dan tidak ada iuran atau kebutuhan," ucap Didin.

Saat ini, dua anak Nur Febri Susanti diketahui sudah diterima dan bersekolah di SDN Ciledug Barat.

Cerita Orang Tua Murid

Sebelumnya, Nur Febri Susanti mengungkapkan kegundahannya terkait biaya seragam sekolah untuk kedua anaknya yang bersekolah di SDN Ciledug Barat, Pamulang, Tangerang Selatan.

Nur terkejut saat menerima rincian biaya seragam sebesar Rp1,1 juta per anak, yang meliputi baju batik, muslim, olahraga, dan buku paket, pada 11 Juli 2025.

"Saya kaget waktu kepala sekolah langsung bilang biayanya Rp1,1 juta per anak, untuk baju batik, muslim, olahraga, dan buku paket," ucap Nur, Selasa (16/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

Dengan total Rp2,2 juta untuk kedua anaknya, Nur berharap bisa mencicil, namun permintaannya ditolak.

"Saya tanya bisa dicicil atau tidak, jawabannya 'kalau bisa jangan dicicil, kasihan anaknya nanti beda sendiri dari teman-temannya'," katanya.

Nur, yang suaminya berprofesi sebagai tukang parkir, merasa nominal tersebut terlalu besar.

Ia juga mempertanyakan kebijakan tersebut karena setelah mencari tahu di internet, sekolah negeri itu gratis.

"Tapi ini kok mahal ya, hanya untuk seragam. Saya pikir ada yang tidak sesuai," ucapnya kecewa.

Lebih lanjut, Nur mengaku diminta mentransfer uang pembelian seragam langsung ke rekening pribadi kepala sekolah, bukan rekening koperasi sekolah.

Setelah menyampaikan keluhannya di media sosial, Nur mengaku ditegur dengan nada tinggi oleh kepala sekolah.

Di tengah upayanya mencari solusi, Nur juga mendapat kabar bahwa anaknya sempat tidak bisa diterima dengan alasan administrasi, meskipun surat penerimaan telah dipegangnya.

"Awalnya itu dibilang anak saya tidak diterima, karena alasan administrasi, saya disuruh cari sekolah lain, padahal surat penerimaan sudah ada. Jadi sudah tiga hari masa MPLS ini belum masuk (sekolah)," tambah Nur.

(Tribunjabar.id/Rheina) (Kompas.com/Intan Afrida Rafni, Muhammad Isa Bustomi)

Baca berita Tribunjabar.id lainnya di Google News.