Pelanggaran Izin Bangun di Coblong, Wawali Erwin Minta Lantai 6 Dibongkar jika Tak Layak

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Nasib bangunan 6 lantai di Jalan Tubagus Ismail, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung yang pekan lalu dilakukan penyegelan hingga saat ini belum jelas karena izinnya masih dikaji.

Seperti diketahui, bangunan untuk restoran itu disegel karena melanggar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Awalnya, izin pembangunan gedung tersebut hanya 5 lantai tetapi malah dibangun menjadi 6 lantai.

Dengan penyegelan tersebut, pemilik bangunan tidak boleh melanjutkan pembangunan selama 7 hari sebelum ada itikad baik untuk melakukan perubahan perizinan serta menyatakan siap untuk dikenakan sanksi tegas.

"Iya dong (izinnya harus diubah) sesuai dengan penilaian dari Dinas Ciptabintar. Kalau memang layak secara 6 lantai ya dikeluarkan izinnya, tapi kalau tidak bisa yang lantai 6 saja harus dibongkar," ujar Wakil Wali Kota Bandung, Erwin saat ditemui di Jalan Taman Pramuka, Rabu (16/7/2025).

Selain lantainya tidak sesuai izin, bangunan tersebut juga memakan trotoar, sehingga harus dimundurkan karena kondisi tersebut menghalangi hak pengguna jalan.

"Kalau untuk trotoarnya itu tidak boleh, tetap harus dibuat mundur halamannya karena itu milik masyarakat. Untuk bangunan, kalau izinnya boleh 6 lantai kita akan keluarkan lagi izinnya," katanya.

Baca juga: Bangun 6 Lantai Padahal Izin Hanya 5, Gedung Baru di Tubagus Ismail Bandung Disegel Pemkot

Sebagai Ketua Satgas Yustisi yang bertugas untuk menegakkan Perda, Erwin memastikan pihaknya akan tegas dan tegak lurus.

"Kalau yang punya bangunan mengurus izin-izinnya sesuai SOP, sesuai datanya dan lain-lain, ya kita pasti bebaskan," ucap Erwin.

Pihaknya memastikan tidak kita akan mempersulit izin untuk pembangunan di Kota Bandung, asalkan pemiliknya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemkot Bandung.

"Kita permudah saja, saya akan memudahkan. Cuma tetap harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Kata Bandung," katanya.

Awal Mula Disegel

Sebuah bangunan 6 lantai di Jalan Tubagus Ismail, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, disegel Pemkot Bandung karena kedapatan melanggar aturan, Senin (7/7/2025).

Bangunan yang menjulang tinggi tersebut masih dalam proses pengerjaan, sehingga beberapa bagiannya masih tampak belum rapi.

Namun, saat proses penyegelan sudah tidak ada pekerja yang bekerja di bangunan untuk restoran itu.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengatakan, bangunan tersebut disegel karena tidak sesuai dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Awalnya, izin pembangunan gedung ini hanya 5 lantai tetapi malah dibangun menjadi 6 lantai.

"Tindakan hari ini, intinya disegel dulu, supaya nanti yang punya (bangunan) bisa mengurus izin membereskan semua yang ada di sini," ujarnya seusai penyegelan di lokasi, Senin (7/7/2025).

Menurutnya, langkah penyegelan tersebut dilakukan karena pihaknya ingin menegakkan aturan yang berlaku, sehingga sebelum pembangunan gedung ini dilanjutkan, pemilik gedung harus menyelesaikan semua perizinannya.

"Sebelum membangun bangunan, bereskan dulu izinnya. Sudah beres izin baru dibangun. Jangan sampai ngebangun duluan, izinnya tidak sesuai dengan aturan," kata Erwin.

Selain itu, kata dia, pembangunan gedung tersebut juga dilakukan di area trotoar serta gang.

Padahal kedua hal tersebut merupakan fasilitas publik untuk masyarakat agar dapat berjalan kaki dengan aman dan nyaman.

"Karena ini kan hak warga yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Inilah hak yang untuk (batas bangunan) harus dipundurkan," ucapnya.

Saat ini, bangunan tinggi tersebut sudah dipasang garis pembatas dan ditempel stiker bertulisan disegel.

Sehingga setelah adanya tindakan ini, pemilik gedung itu tentunya dilarang untuk melanjutkan pembangunan.

Sementara untuk kelanjutan nasib gedung yang sudah terlanjur dibangun cukup megah ini, Pemkot Bandung masih mencari solusi yang tepat. Dalam hal ini, kata Erwin, pihaknya pun harus bijaksana dalam menegakkan aturan.

"Mungkin nanti Insya Allah bisa dibicarakan dengan Dinas Ciptabintar dan perizinan supaya ada sebuah solusi. Tetapi solusinya jika pembangunan ini kembali bisa berjalan, harus sesuai dengan aturan," ucapnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin