MPLS di 1.300 Sekolah Swasta di Jawa Barat Berpotensi Diundur, Tahun Ajaran Baru Terancam Mundur

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat berpotensi diundur.

Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMA Jawa Barat, Ade D Hendriana, mengatakan, hal itu dikarenakan hingga kini sekolah swasta di Jawa Barat masih kekurangan siswa.

Padahal MPLS seharusnya dilaksanakan pada Senin (14/7/2025) tepat saat tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai setelah masa libur sekolah berakhir.

Pihaknya memperkirakan dari 1.300-an sekolah swasta yang tergabung dalam FKSS Jawa Barat baru lima persen di antaranya yang bakal memulai MPLS pada awal pekan depan.

"Sebagian besar sekolah swasta di Jabar akan menunda MPLS, karena masih banyak yang kekurangan siswa," ujar Ade D Hendriana kepada Tribunjabar.id, Kamis (10/7/2025).

Baca juga: Anggota TNI Akan Dampingi Kegiatan MPLS 2025 selama 5 Hari Penuh, Ini yang Diharapkan Sekda Jabar

Baca juga: Tak Ikuti Arahan, Disdikpora Karawang Pastikan MPLS 2025 Tak Libatkan Anggota TNI/Polri

Ia mengatakan jika MPLS diundur maka tidak menutup kemungkinan tahun ajaran baru di sekolah swasta pun turut diundur, sehingga tidak dimulai pada awal pekan depan.

Pihaknya mengakui, sekolah swasta yang masih kekurangan siswa baru juga hanya bisa menunggu batas akhir pendaftaran Dapodik pada 31 Agustus 2025.

Pasalnya, sekolah swasta di Jawa Barat masih menunggu siswa baru yang mendaftar, sehingga baru akan mengisi Dapodik menjelang akhir bulan depan.

"Kami menggunakan patokannya batas akhir pengisian Dapodik, sehingga yang terpenting sebelum tanggal tersebut data-datanya sudah masuk," ujar Ade D Hendriana.

Menurut Ade, jika hingga batas waktu yang ditetapkan jumlah siswa baru tidak bertambah maka sekolah swasta akan mejalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan siswa seadanya.

Karenanya, FKSS Jawa Barat berharap, jumlah siswa baru yang mendaftar ke sekolah swasta dapat bertambah hingga memenuhi kuota rombongan belajar (rombel) di tiap satuan pendidikannya.

"Mudah-mudahan, siswa baru di sekolah swasta bertambah, tetapi jika tidak ada penambahan maka KBM tetap berjalan meski jumlah siswanya seadanya saja," kata Ade D Hendriana. (*)