132 Pegawai PDAM Tirtawening Bandung Resah karena Honor Tak Kunjung Dibayar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ratusan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM Tirtawening, Kota Bandung, belum menerima honor dalam sebulan terakhir hingga mereka kebingungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ini pada akhirnya telah menimbulkan keresahan di internal perusahaan BUMD milik Pemkot Bandung tersebut.

Sehingga mereka pun meminta agar honornya yang merupakan hak para pegawai segera dicairkan.

Salah satu pegawai PDAM Tirtawening, MDI mengatakan ia bersama rekan-rekannya telah melaksanakan kewajiban bertugas terutama yang menyangkut dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.

"Sampai sekarang, hak kami belum kami terima. Mungkin itu yang bikin suasana jadi rame. Semuanya ada 132 (pegawai), belum pada cair (terima honor)," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (9/7/2025).

Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada informasi dari jajaran direksi terutama Plt Direktur Utama PDAM Tirtawening, Tono Rusdiantono, terkait keterlambatan honor tersebut, sehingga tidak ada kepastian kapan akan dibayarkan.

"Yang jelas, ini kan seharusnya hak kami. Kasihan yang sudah berkeluarga, mana sekarang ada yang anaknya mau masuk sekolah," kata MDI.

Ia mengatakan, para pegawai berencana membuat surat pernyataan resmi yang akan dikirim langsung kepada Plt Dirut PDAM Tirtawening, jika tak kunjung mendapatkan penjelasan terkait pembayaran honor tersebut.

Meski honor belum dibayarkan, dia tetap bertugas secara profesional untuk melayani masyarakat yang selama ini sudah menjadi pelanggan PDAM Tirtawening.

"Kami sih jalan apa adanya dan sekarang kami tetap bekerja karena itu kewajiban kita juga. Tapi ke depan, kami juga akan mulai bergerak bersama. Sudah ada rencana menyampaikan pernyataan resmi kepada pihak Plt (Dirut PDAM)," ucapnya.

Sementara jika langkah tersebut tidak didengar oleh Plt Dirut PDAM Tirtawening, para pegawai pun berencana akan menemui Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan untuk mengadu terkait kondisi di PDAM terutama honor yang belum dibayar.

"Kami berharap Pak Wali bisa mengevaluasi kondisi ini. Kami juga pekerja yang ingin didengar, ingin ada kejelasan dan tindakan. Pasti kami kepikiran, motivasi menurun. Kami tetap kerja dan laksanakan kewajiban, tapi hak kami belum terpenuhi," ujar MDI.

Pegawai lainnya berinisial, WAN mengatakan, telah mendapat informasi bahwa pegawai PDAM telah dilakukan evaluasi oleh Plt Dirut, sehingga ini disinyalir menjadi penghambat pencairan gaji para pegawai.

"Kami berharap Pak Wali segera mendorong percepatan pemilihan direksi definitif. Plt seharusnya fokus mempersiapkan transisi ini, bukan malah sibuk dengan evaluasi yang tidak jelas dan menghambat hak pegawai,"  katanya.

Selain itu, para pegawai juga menyoroti sistem kerja berbasis digital yang sempat dibangun sebelumnya, kini sebagian kembali dilakukan secara manual dalam sebulan terakhir.

Hal ini dinilai menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat terutama bagi para pelanggan yang melakukan pengaduan adanya gangguan saluran air.

"Dulu sudah sistem elektronik, sekarang kembali ke manual. Evaluasi yang dilakukan PLT seolah menghambat kemajuan yang sudah dibangun," ujar dia.(*)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin