Muprov Segera Digelar, Kadin Jabar Diharuskan Jadi Mitra Strategis Pemerintah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG — Gejolak internal yang melanda Kadin Jawa Barat (Kadin Jabar) membuat banyak pihak merasa resah, termasuk pengamat ekonomi Acuviatra dan tokoh senior Kadin Jabar, Herman Muchtar.

Keduanya menyuarakan keprihatinan atas konflik berkepanjangan yang masih membelit organisasi ini, padahal seharusnya Kadin Jabar tampil sebagai motor penggerak ekonomi daerah lewat sinergi yang kuat bersama pemerintah.

Kadin Jabar, kata mereka, memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi provinsi, terutama dengan cara menghidupkan berbagai sektor usaha di semua lini. Karena itu, kepengurusan yang solid dan kredibel sangat dibutuhkan untuk menyokong misi besar tersebut.

Dengan alasan itu pula, mereka berharap Ketua Umum Caretaker Kadin Jabar, Agung Suryamal, bisa bertindak tegas dalam menyikapi situasi yang ada. Agung sendiri dinilai memiliki legitimasi kuat lantaran ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, melalui surat mandat resmi.

Acuviatra dan Herman sepakat bahwa Agung perlu segera menginisiasi Musyawarah Provinsi (Muprov) sebagai langkah konkret untuk membentuk kepengurusan baru yang sah.

Acuviatra menekankan pentingnya sosok pemimpin yang memiliki integritas tinggi, kemampuan organisasi yang mumpuni, serta jejak rekam yang meyakinkan.

Menurutnya, “Marwah Kadin harus menguat dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki visi dan misi yang jelas, serta rekam jejak yang baik.”

Ia menambahkan bahwa arah utama Kadin Jabar ke depan seharusnya difokuskan untuk membangun kolaborasi strategis dengan pemerintah demi memperkuat roda perekonomian.

Ketua Kadin yang terpilih juga idealnya menjadi jembatan penghubung antara berbagai komunitas pelaku usaha dan menjaga netralitas dari urusan politik praktis.

Herman Muchtar, yang telah malang melintang di dunia usaha dan organisasi Kadin, juga menyuarakan dukungannya agar Agung Suryamal menjalankan kewenangan penuhnya untuk melakukan pembenahan menyeluruh.

“Yang terpenting,” kata Herman, “segera mengadakan Muprov sehingga terbentuk kepengurusan baru yang memiliki legalitas resmi.”

Ia menggarisbawahi pentingnya memilih figur ketua yang tidak hanya cerdas dan punya reputasi baik, tetapi juga memiliki jejaring luas hingga ke luar negeri.

Tujuannya agar Kadin Jabar bisa menjadi mitra yang setara bagi pemerintah serta pelindung dan penyemangat bagi seluruh anggotanya dari berbagai sektor usaha.

Melihat kondisi internal organisasi saat ini, Herman tak menutupi rasa kecewanya. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang memaksakan kehendak dengan mengabaikan norma dan aturan organisasi, sehingga menimbulkan perpecahan di tubuh Kadin Jabar.

Ia menyebut konflik serupa bukan kali pertama terjadi. “Saya berharap Muprov yang akan datang berlangsung aman dan sukses memilih ketua baru yang kredibel dan berkualitas,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi kontras antara pemerintahan daerah yang sudah mengalami regenerasi dengan Kadin Jabar yang masih dilanda konflik.

Hal ini, katanya, harus segera dibenahi. Kepengurusan yang sah harus segera dibentuk agar roda organisasi bisa kembali berjalan normal dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi Jabar.

Herman pun mengingatkan bahwa angka pengangguran di provinsi ini terus bertambah. Dalam situasi seperti ini, kehadiran Kadin seharusnya mampu menjadi solusi dengan membuka peluang kerja baru, khususnya di sektor yang potensial seperti pariwisata.

Di sisi lain, Agung Suryamal memastikan bahwa pihaknya kini sedang fokus merapikan administrasi Kadin kota/kabupaten di seluruh wilayah Jawa Barat.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan untuk menyelenggarakan Muprov yang direncanakan berlangsung antara awal hingga akhir Agustus 2025.

Agung menegaskan bahwa proses pembenahan ini harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta aturan organisasi yang berlaku.

Tujuannya agar Muprov yang akan digelar nanti benar-benar menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan memiliki kapasitas untuk membawa Kadin Jabar ke arah yang lebih baik.

Dengan begitu, harapan agar Kadin Jabar menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi provinsi bisa terwujud nyata — bukan sekadar wacana.