Soroti Rencana Pemekaran Wilayah, Komisi I DPRD Jabar Minta Disikapi dengan Bijak oleh Semua Pihak

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menyoroti rencana pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat.

Ia mengatakan, aspirasi tentang pemekaran provinsi yakni kabupaten/kota, desa/kelurahan perlu disikapi dengan bijak.

"Seharusnya rencana pemekaran ini tidak divonis sebagai berita bohong atau hoaks oleh Kepala Bapeda Jabar. Justru sebaliknya, akan lebih baik hal tersebut ditampung kemudian dipetakan serta dilakukan kajian secara akademik agar Pemprov dan DPRD Jabar mendapatkan hasil kajian yang komprehensif dan objektif," kata Rahmat.

Menurutnya, dinamikan perkembangan demokrasi pembangunan hendaknya dikelola secara bijaksana dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan dan perlindungan seperti dinamika persiapan evaluasi perijinan berusaha disemua bidang.

Termasuk perijinan industri, keuangan, properti, pertambangan, pariwisata, dan investasi.

"Evaluasi dan monitoring serta pengawasan pembangunan menjelang penetapan APBD perubahan 2025 hendaknya dijadikan bahan pelajaran," tegasnya.

Ia menambahkan, adanya keriuhan dalam aplikasi pembangunan di Jawa Barat harusnya menjadi keramaian yang produktif bagi kemajuan pembangunan.

"Jadi selama 7 bulan berjalan keriuhan dalam aplikasi ini,mestinya keriuhan yang positif, keramaian yang produktif buat kemajuan pembangunan, bukan sekedar keriuhan media konten," pungkasnya.