Respons Dedi Mulyadi saat Dijuluki Gubernur Konten, Mulyono Jilid II hingga Sebutan Tak Pantas

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan respons terkait kritikan dan cercaan yang ditujukan kepadanya, termasuk julukan "gubernur konten" hingga "Mulyono Jilid II".

Menurut Dedi Mulyadi, kritik dan cercaan itu menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap kepemimpinannya.

Ia menyatakan bahwa dirinya tidak terganggu dengan komentar miring, terutama yang berkaitan dengan aktivitasnya yang kerap dibagikan di media sosial.

Ia menegaskan, yang terpenting adalah bekerja demi Jawa Barat yang lebih baik.

"Santai saja, jangan bikin ribut kalau ada yang mengkritik. Tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya," ucapnya dalam rekaman video yang diunggahnya, dikutip Tribunjabar.id, Selasa (24/6/2025).

Dedi mengaku mendapatkan banyak gelar, ia pun menganggap sebagai bentuk kasih kecintaan.

"Mencintai saya ada yang memuji ada yang mengkritik. Yang mengkritik memberikan gelar kepada saya, banyak sekali gelar. Gelarnya dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambe Turah, Mulyono Jilid 2, kemudian gubernur yang mungkin ya dungu gitu kan," katanya. 
 
Ia juga menyebut ada masyarakat yang memberikan julukan dengan kata-kata yang tidak pantas. 
 
"Yang terbaru ini juga ada lagi, saya tidak tahu apakah ini ucapan ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapan itu ditunjukkan pada saya sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa," ungkap Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, tidak keberatan bila dianggap 'tolol', asalkan kebijakan yang diambilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat.

Baca juga: Curhat Pilu Ibu yang Dianiaya Anaknya di Bekasi, Sering Ketakutan, Kini Dijemput Dedi Mulyadi

Salah satu langkah yang diambilnya ialah komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan.

Semenjak dilantik, Dedi mendorong keterbukaan data keuangan daerah, yang bisa diakses publik.

Termasuk rincian dana hibah, bantuan sosial, hingga proyek infrastruktur yang menggunakan APBD.

"Publik bisa melihat dana hibah yang biasanya bancakan itu saya buktikan ke bancakannya dengan SPJ-SPJ yang diragukan itu jadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak," katanya.

Jumlah Siswa Miskin

Lebih lanjut, Dedi menerangkan, dana hibah tersebut dipakai untuk membangun sekolah, memperbaiki ruang kelas yang rusak, serta memberikan bantuan beasiswa bagi iswa dari keluarga pra-sejahtera.

"Saat ini anak-anak yang dianggap miskin jumlahnya 12.600 anak. Saya pengennya jadi 20.000 anak karena belum tentu orang yang tidak terdata itu tidak miskin," tuturnya.