Angka Kemiskinan Kota Cirebon Turun, Tapi Ancaman Masih Mengintai di Pinggiran dan Daerah Pesisir

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Angka kemiskinan di Kota Cirebon mengalami penurunan yang patut diapresiasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Tahun 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 29,17 ribu jiwa atau 9,02 persen dari total penduduk.

Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 29,49 ribu jiwa (9,16 persen).

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon, Hanry David mengatakan, penurunan tersebut merupakan sinyal positif dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Penurunan ini tentu merupakan indikator positif."

"Selain itu, mencerminkan upaya berkelanjutan dari Pemkot Cirebon dalam mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Hanry, Senin (23/6/2025).

Namun, Hanry tak menampik bahwa tantangan kemiskinan masih nyata, terutama di wilayah pinggiran dan pesisir kota yang belum sepenuhnya menikmati hasil pertumbuhan ekonomi.

“Kemiskinan tetap menjadi tantangan nyata yang harus diselesaikan secara sistemik."

"Pertumbuhan ekonomi belum merata, masih terkonsentrasi di sektor perdagangan dan jasa tertentu."

"Sebagian warga, khususnya di wilayah pinggiran dan pesisir, belum sepenuhnya tersentuh oleh arus pertumbuhan,” ucapnya.

Ia memaparkan, sejumlah faktor penyebab kemiskinan masih bertahan, seperti keterbatasan akses lapangan kerja, ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch), serta minimnya industri padat karya.

Selain itu, banyak kepala keluarga masih berpendidikan rendah dan tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai.

“Tingginya biaya hidup di perkotaan, meskipun penghasilan meningkat, inflasi kebutuhan pokok dan biaya hunian tetap tinggi,” jelas dia.

Untuk menekan angka kemiskinan, Pemkot Cirebon telah menyusun berbagai strategi terpadu.

Di antaranya, sinergi lintas sektor dengan mengintegrasikan program-program dari OPD, CSR, dunia usaha dan lembaga keuangan untuk intervensi berbasis data.

Strategi lain adalah mendorong ekonomi inklusif melalui penguatan UMKM, wirausaha pemula, koperasi, dan ekonomi kreatif.

“Strategi aktif dalam perlindungan sosial juga dilakukan dengan memastikan penduduk miskin dan hampir miskin mendapat jaminan kesehatan (UHC), bantuan sosial, rumah layak huni, dan subsidi pendidikan,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkot juga mengutamakan pendekatan inklusif dengan mengarusutamakan responsif gender dan disabilitas dalam program pemberdayaan.

Tak kalah penting adalah transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan bantuan agar program berjalan amanah dan akuntabel.

“Dampak kondisi ekonomi yang menyebabkan tren deflasi juga membawa dampak positif, penurunan harga bahan pokok menyebabkan meningkatnya kemampuan beli masyarakat,” ujarnya.

Hanry menegaskan, bahwa Pemkot saat ini tengah memformulasikan kajian dan evaluasi untuk menyusun rencana penanggulangan kemiskinan dalam Dokumen RPJMD 2025–2029.

Ia juga menyebut, bahwa kebijakan makro ekonomi seperti penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia turut memberi angin segar.

“Penurunan suku bunga akan menurunkan bunga pinjaman di bank lokal. Hal ini memberi dampak langsung untuk peningkatan kinerja keuangan di daerah."

"Ditambah dengan upaya digitalisasi transaksi keuangan, perputaran uang di masyarakat pun meningkat,” ucap Hanry.

Hanry berharap, dengan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak, penurunan angka kemiskinan di Kota Cirebon bisa terus berlanjut dan menyentuh masyarakat hingga ke wilayah terdalam. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI