Selasa, 14 April 2026

91 Kepala Daerah Ikuti Retret Gelombang II di IPDN Jatinangor Sumedang

Sebanyak 91 kepala daerah dijadwalkan mengikuti retret Gelombang II di Institut Pemerintaha Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang. 

tribunjabar.id / Kiki Andriana
Kepala Biro Administrasi, Hukum, Kepegawaian, dan Humas IPDN, Arief M. Edie (kiri) saat diwawancara Tribun Jabar.id, di IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Rabu (18/6/2025).  

Laporan Kontributor TribunJabar.id Kiki Andriana dari Sumedang

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Sebanyak 91 kepala daerah dijadwalkan mengikuti retret Gelombang II di Institut Pemerintaha Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang. 

Pembekalan untuk Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Wakil Bupati dan Wali Kota ini akan berlangsung selama sepekan. Retret ini menyusul gelombang ke-1 yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. 

Kepala Biro Administrasi, Hukum, Kepegawaian, dan Humas IPDN, Arief M. Edie mengatakan IPDN kampus Jatinangor telah siap menerima tamu-tamu kepala daerah itu. Menurutnya, ada kurang lebih 91 kepala daerah tingkat Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan Wakil Bupati-Wali Kota. 

"Kurang lebih 91 kepala daerah yang akan hadir," kata Arief M Edie saat diwawancara Tribun Jabar.id, di IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Rabu (18/6/2025). 

Dari sebanyak 91 kepala daerah itu, Edi memerinci bahwa yang dijadwalkan hadir sebanyak kurang lebih 3 Gubernur, 33 Bupati, dan 3 Wali Kota temasuk Wakil Bupati 31 dan 3 Wakil Wali Kota.

"Khusus yang di dalam saja kepala daerah, ajudan dan lain sebagainya di luar area ini," kata Arief. 

Retret sendiri akan berlangsung pada 22-26 Juni. 

"Kurang lebih menurut yang kami terima akan berlangsung 5 hari kerja, persiapan tempat sudah ada, wisma, spot olahraga, dan kelas, serta ruang makan," kata Edi.

Dia menjelaskan, tidak ada penambahan ruangan di IPDN karena ruangan dan fasilitas lainnya di tempat itu telah memadai. 

Di samping itu, secara teknis, kegiatan retret dipanitiai oleh pemerintah pusat, sehingga hal-hal mendetail, IPDN tidak ada kewenangan. 

"Belum tahu soal teknisnya. Tidak ada penambahan lainnya, kita siap semuanya. Jam-jam khusus ada sesi bersama dengan praja IPDN," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved