Jabar Dapat Alokasi 23 Ribu Rumah Subsidi Tapi Ukuran Akan Diperkecil, Ini Pertimbangannya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut ukuran rumah subsidi KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih dalam kajian. 

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, opsi mengecilkan ukuran rumah subsidi dari 26 meter persegi menjadi 18 meter persegi itu untuk mengantisipasi harga tanah yang mahal di kawasan perkotaan.

Sebab, kata Ara, rencana pembangunan rumah subsidi tahun ini bakal dilakukan di kawasan perkotaan, guna menekan kemacetan.

"Kalau di kota, tanah sudah mahal, ya, kan. Kita bisa pikir bikin desain yang bagus. Nanti bagaimana tetap sehat, tidak kumuh," ujar Maruarar, Kamis (5/6/2025).

Baca juga: Hore! Pemkab Sumedang Dapat Tambahan Kuota 1.000 Rumah Subsidi dari Kementerian PKP

Soal desain dan ukuran rumah subsidi ini, kata dia, pihaknya masih menampung masukan dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat.

"Pengembang harus kita perhatikan, rakyat juga kita perhatikan. Jadi kita ambil keputusannya bijak," ucapnya.

Jawa Barat mendapat alokasi total 23 ribu rumah bersubsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dari jumlah tersebut, 13 ribu rumah bersubsidi KPR FLPP diperuntukkan bagi para ASN di 11 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Baca juga: KABAR BAIK untuk Buruh, Menteri KKP Akan Berikan 100 Rumah Subsidi saat Perayaan May Day

"Sebanyak 13 ribu dari Kementerian PKP lewat BP Tapera untuk ASN Pemda dan 10 ribu lewat penyaluran KPR FLPP dari bank bjb," katanya.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengatakan, dari 13 ribu rumah subsidi bagi ASN ini, seribu rumah di antaranya akan bebas uang muka dan akan dibiayai oleh satu pengusaha asal Jawa Barat.

"Nanti kita bagi-bagi ke kabupaten/kota," ujar Dedi.

Ke depan, kata dia, rumah subsidi harus bebas uang muka dan akan diupayakan dari CSR perusahaan, bahkan dari APBD Pemprov Jabar dan kabupaten/kota.

"Jadi, menurut saya sih, kalau rumah tanpa DP (uang muka), sangat mungkin dilakukan oleh Pemprov Jabar. Nanti kita petakan dulu, setelah 23 ribu rumah ini. Dimungkinkan (juga) 23 ribu rumah ini bebas DP," katanya. (*)