100 Hari Pemerintahan Ayep–Bobby, Aktivis Mahasiswa Kota Sukabumi Kritik Minimnya Terobosan

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Dian Herdiansyah 

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Aktivis mahasiswa mengkritik pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki–Bobby Maulana yang sudah berusia 100 hari. Ayep-Bobby dinilai belum menunjukkan arah kebijakan yang jelas serta kurang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

Pada 100 hari pertama seharusnya menjadi tonggak penting untuk menunjukkan komitmen nyata dari pemimpin baru. Namun sejauh ini, mereka menilai belum memperlihatkan langkah signifikan dalam pelayanan publik, tata kelola kota, dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.

Bidang Departemen Kebijakan KAMMI Sukabumi, Adi Rizki, mengatakan, pihaknya mencermati bahwa pemerintahan Ayep–Bobby masih berkutat dalam rutinitas administratif tanpa terobosan.

Satu di antara kebijakan yang menuai kritik keras adalah program pengadaan penerangan jalan umum (PJU) yang dianggap tidak memiliki urgensi tinggi dibandingkan persoalan lain seperti infrastruktur jalan lingkungan, pengelolaan sampah, atau ruang publik yang representatif dan ramah warga.

"Program PJU ini bukan hanya rawan dipersepsikan sebagai bentuk pemborosan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran," kata Adi, Sabtu (31/5/2025). 

Baca juga: Spanduk Berisi Klaim Kecamatan Kabupaten Sukabumi Ingin Masuk Kota Bertebaran, Diminta Ditertibkan

Dia menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan berdasarkan logika birokrasi yang top-down. Mereka menolak jika Kota Sukabumi dijadikan ajang proyek uji coba yang minim partisipasi publik.

"Kami belum melihat arah jelas kemana kota ini akan dibawa. Bahkan, pelarangan penggunaan Lapangan Merdeka pun menjadi contoh buruk minimnya ruang publik yang inklusif," kata Adi.

Dalam pernyataannya, dia menegaskan, kritik ini bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga demokrasi lokal tetap hidup. 

Dia mendesak agar pemerintah membuka ruang dialog yang autentik dengan elemen masyarakat sipil, termasuk kalangan mahasiswa.

"Sudah saatnya pemerintah menunjukkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan sekadar jabatan administratif. Harus dijalankan dengan hati nurani, logika keadilan, dan tanggung jawab publik," tutup Adi. 

Ketua IMM Cabang Sukabumi, Muhammad Fajri, memerinci janji-janji Ayep Zaki mulai dari optimalisasi pokir dewan.

Baca juga: 100 Hari Kerja Bupati Sukabumi, Anggota Dewan Gerindra Analogikan seperti Menanam Padi

Zaki dalam kampanyenya menyuarakan pentingnya memaksimalkan peran 35 anggota DPRD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui program pokok-pokok pikiran (pokir). 

Tunjangan Kinerja Guru ASN

Pemerintah kota diminta segera merealisasikan janji peningkatan tunjangan kinerja bagi guru ASN. 

"Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pemerintah harus hadir dalam menyejahterakan mereka," ujar Fajri.

Kenaikan Insentif RT dan RW

Janji menaikkan honor ketua RT dari Rp 250 ribu menjadi Rp 500 ribu dan ketua RW dari Rp 350 ribu menjadi Rp700 ribu juga menjadi sorotan. 

Program Pemberangkatan ke Luar Negeri

Zaki sempat menyampaikan akan memberangkatkan secara bertahap 1.550 warga, termasuk ketua RT, ke luar negeri guna peningkatan ekonomi keluarga. 

Peningkatan UMR dan PAD

Janji perbaikan UMR melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan reformasi sistem perpajakan daerah.

Dana Abadi dan Insentif Sosial

Pemerintah juga dijanjikan akan menyediakan dana abadi sebesar Rp 10 juta per RT serta memberikan insentif bagi kader posyandu, PKK, linmas, hansip, guru ngaji, hingga marbot masjid. 

"Ini janji penting yang sangat menyentuh kelompok-kelompok akar rumput. Pemerintah harus konsisten,” kata Fajri.

"Pemerintah yang telah dipilih rakyat harus menjalankan amanahnya dengan serius. Kami tidak akan diam. Kami siap mengawal dan mengawasi seluruh proses kebijakan agar tidak melenceng dari janji awal," tutup Fajri.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sukabumi Raya, Aris Gunawan Syah, memberikan evaluasi kritis. Termasuk menyoroti masalah mendalam di tubuh birokrasi Kota Sukabumi.

"Kami melihat bahwa Kota Sukabumi masih berada dalam kondisi darurat korupsi. Banyak kerugian negara yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Namun hingga kini, belum ada terobosan signifikan dari pemerintahan baru," ujarnya. 

Baca juga: UPDATE Kasus Penyiraman Air Keras di Sukabumi, Dua Pelaku Ditangkap, Asmara Diduga Penyebabnya

GMNI menilai bahwa untuk mewujudkan good governance dan clean government diperlukan langkah tegas dalam reformasi birokrasi, terutama pada dinas atau entitas yang selama ini terindikasi merugikan keuangan negara.

"Kami mendorong agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan audit menyeluruh dan reformasi terhadap struktur birokrasi yang selama ini bermasalah. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi," lanjut Aris.

GMNI juga mengingatkan kembali janji politik Zaki–Bobby terkait pemberantasan korupsi. Dalam kampanye lalu, mereka sempat menanggapi kritik GMNI dengan pantun yang menjanjikan komitmen terhadap integritas dan penegakan hukum.

"Kini saatnya kita menguji apakah komitmen itu nyata atau hanya sebatas retorika. Rakyat menunggu bukti, bukan sekadar janji," kata Aris.

Selain soal birokrasi, GMNI juga menyoroti gaya kepemimpinan Ayep Zaki dan Bobby Maulana yang dinilai cenderung menjurus pada otokrasi.

GMNI menilai belum terlihat adanya prinsip demokrasi deliberatif—yakni proses pengambilan keputusan yang inklusif dan berbasis musyawarah.

"Selama 100 hari ini, yang kami amati adalah kecenderungan pada pola kepemimpinan yang sentralistik, minim partisipasi publik, dan tertutup terhadap kritik. Ini berbahaya bagi masa depan demokrasi lokal," tambah Aris.

DPC GMNI Sukabumi Raya menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal dan mengkritisi jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Zaki–Bobby.

Aris menegaskan bahwa evaluasi ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan keberpihakan pada masyarakat.

"Kami akan tetap berdiri di garda depan sebagai kekuatan penyeimbang dan pengawas kebijakan publik. Demi Sukabumi yang lebih adil, bersih, dan demokratis," tutup Aris. (*)