PPP DPRD Jabar Beri Nilai 7,5 untuk 100 Hari KDM-Erwan: Gubernurnya ke Mana, Kebijakannya di Mana
Penilaian itu diberikan Zaini karena melihat masih ada disparitas antara kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi dengan implementasinya oleh birokrasi.
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Kemal Setia Permana
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari, memberikan nilai 7,5 untuk kinerja Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, selama 100 hari kerja memimpin Jabar.
Penilaian itu diberikan Zaini karena melihat masih ada disparitas antara kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi dengan implementasinya oleh birokrasi di Pemprov Jabar.
Sesuai dengan hasil survei indikator Politik Indonesia yang merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi yang mencapai 94,7 persen, sementara tingkat kepuasan terhadap instansinya di bawah 50 persen.
Baca juga: Refleksi 100 Hari Kerja Dedi Mulyadi, Buruh Ingin Duduk Bareng Bahas Hubungan Industrial Jabar
“Skala 1-10 nilainya 7,5 untuk Dedi Mulyadi, tapi kalau nanti sinergi dengan birokrasinya, nilainya 9,” ujar Zaini, Kamis (29/5/2025).
Dikatakan Zaini, ketika Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan atau program, harusnya birokrasi di Pemprov Jabar langsung menyambut dan menuangkannya dalam bentuk regulasi.
“Seharusnya dibantu oleh Sekda. Sekda itu harusnya tidak terlibat pada wilayah-wilayah yang sifatnya policy, Sekda itu hanya penghantar dari keinginan Gubernur untuk diaktualisasikan melalui regulasi,” katanya.
Sehingga, keputusan atau kebijakan yang disampaikan Gubernur, dapat diterjemahkan oleh Sekda dalam sebuah regulasi.
Baca juga: Kakang Rudianto Ukir "Rekor" yang Tak Bisa Diraih Pemain Persib Lain, Berikut Catatannya
“Ini kan tidak, Gubernur nya ke mana, kebijakannya di mana. Jadi, disparitas itu hadir, karena sinergitas dan sinkronisasi antara Gubernur dengan birokrasi tidak sistemik, makanya segala sesuatu dengan perencanaan,” ucapnya.
Ke depan, kata dia, catatannya adalah Pemerintah Provinsi Jabar harus bisa mengimbangi Dedi Mulyadi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder.
“Jadikan kalau di ilmu pemerintahan sekarang, ada namanya Government Collaboration dengan berbagai pihak, termasuk stakeholder, jadi semua bergerak,” katanya. (*)
| Setelah Disentil KDM. Wali Kota Bandung Kini Ultimatum Penyapu Jalan: Dipecat Jika Terlambat |
|
|---|
| KDM Disentil Sekjen SPP soal Dugaan Penganiayaan Sesepuh Cikatomas, Dinilai Sebarkan Info Keliru |
|
|---|
| KDM Sentil DLH, Penyapu Jalan 1.500 Orang Tapi Kota Bandung Masih Kurang Bersih: Nggak Kelihatan |
|
|---|
| Dedi Mulyadi Kecam Pelaku Premanisme yang Aniaya Petani 70 Tahun di Cikatomas Tasikmalaya |
|
|---|
| Kakanwil Kemenag Jabar Apresiasi Dukungan KDM, Gubernur Jabar, terhadap Pelayanan Nikah di KUA |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/Dedi-Mulyadi-dan-Erwan-Setiawan-11111.jpg)