Sabtu, 25 April 2026

PPP DPRD Jabar Beri Nilai 7,5 untuk 100 Hari KDM-Erwan: Gubernurnya ke Mana, Kebijakannya di Mana

Penilaian itu diberikan Zaini karena melihat masih ada disparitas antara kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi dengan implementasinya oleh birokrasi.

jabarprov.go.id
100 HARI KERJA - Foto dokumentasi Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari, memberikan nilai 7,5 untuk kinerja Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, selama 100 hari kerja memimpin Jabar.  

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari, memberikan nilai 7,5 untuk kinerja Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, selama 100 hari kerja memimpin Jabar. 

Penilaian itu diberikan Zaini karena melihat masih ada disparitas antara kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi dengan implementasinya oleh birokrasi di Pemprov Jabar. 

Sesuai dengan hasil survei indikator Politik Indonesia yang merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi yang mencapai 94,7 persen, sementara tingkat kepuasan terhadap instansinya di bawah 50 persen. 

Baca juga: Refleksi 100 Hari Kerja Dedi Mulyadi, Buruh Ingin Duduk Bareng Bahas Hubungan Industrial Jabar

“Skala 1-10 nilainya 7,5 untuk Dedi Mulyadi, tapi kalau nanti sinergi dengan birokrasinya, nilainya 9,” ujar Zaini, Kamis (29/5/2025). 

Dikatakan Zaini, ketika Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan atau program, harusnya birokrasi di Pemprov Jabar langsung menyambut dan menuangkannya dalam bentuk regulasi. 

“Seharusnya dibantu oleh Sekda. Sekda itu harusnya tidak terlibat pada wilayah-wilayah yang sifatnya policy, Sekda itu hanya penghantar dari keinginan Gubernur untuk diaktualisasikan melalui regulasi,” katanya. 

Sehingga, keputusan atau kebijakan yang disampaikan Gubernur, dapat diterjemahkan oleh Sekda dalam sebuah regulasi.

Baca juga: Kakang Rudianto Ukir "Rekor" yang Tak Bisa Diraih Pemain Persib Lain, Berikut Catatannya

“Ini kan tidak, Gubernur nya ke mana, kebijakannya di mana. Jadi, disparitas itu hadir, karena sinergitas dan sinkronisasi antara Gubernur dengan birokrasi tidak sistemik, makanya segala sesuatu dengan perencanaan,” ucapnya. 

Ke depan, kata dia, catatannya adalah Pemerintah Provinsi Jabar harus bisa mengimbangi Dedi Mulyadi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder.

“Jadikan kalau di ilmu pemerintahan sekarang, ada namanya Government Collaboration dengan berbagai pihak, termasuk stakeholder, jadi semua bergerak,” katanya. (*)
 

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved