KDM Singgung Carut-Marut Eks Palaguna, Tarik Aset BUMD yang Tak Optimal Hingga Audit Investigatif

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menarik seluruh aset yang tidak optimal dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengatakan penarikan aset dari BUMD ini sesuai dengan hasil rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyoroti tata kelola aset investasi dan BUMD yang belum optimal.

"Aset pemerintah itu di mana-mana, tapi manfaatnya yang sampai hari ini itu belum terlihat. Bahkan, secara bertahap aset itu hilang. Hilang dari sisi catatan, hilang dari sisi penggunaan," ujar Dedi Mulyadi, sesuai Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (26/5/2025).

Baca juga: BREAKING NEWS: Patrick Kluivert Panggil Beckham Putra ke Timnas Indonesia

Saat ini Dedi Mulyadi tengah fokus agar aset daerah milk Provinsi bisa kembali terutama aset daerah yang sudah berubah menjadi aset BUMD.

Hal itu menurutnya bisa berbahaya.

"Ini agak berbahaya, ketika aset berubah ke BUMD, oleh BUMD di BOT-kan, oleh pemegang BOT-nya di-pihak ketiga-kan lagi," katanya.

Aset di pihak ketiga ini, kata dia, terus diputar lagi ke pihak lain hingga akhirnya menyebabkan masalah seperti yang terjadi lahan bekas Palaguna Kota Bandung.

Dedi pun berharap, komitmennya ini mendapatkan dukungan dari DPRD Jabar.

"Daripada aset-aset ini dikelola oleh BUMD dan tidak menghasilkan apapun, bahkan dipihak ketigakan dan yang menikmatinya oknum BUMD dan pihak ketiganya maka saya ingin seluruh aset itu dikembalikan ke provinsi," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Polisi Usut Perusak Stadion GBLA, Masuk Barak Militer atau Dijerat Hukum

Audit Investigatif

Tak hanya akan menarik aset BUMD, Dedi Mulyadi juga berjanji akan memeriksa lebih dalam permasalahan BUMD.

Dedi Mulyadi memastikan langkah audit investigatif untuk melihat apakah negara dirugikan atau tidak, dengan keberadaan BUMD. 

"Apakah ada uang yang tidak disetorkan enggak ke kas daerah, sehingga itu nanti dilihat dari hasil audit BPKP," katanya.

Ia memastikan langkah ini sudah disiapkan, namun belum akan dijelaskan teknisnya. 

"Nanti ada langkah-langkahnya, sudah saya siapin. Cuma enggak saya umumin. Kita lihat saja hasilnya. Kita sedang berjalan," ucapnya. (*)