SMKN 13 Kota Bandung Mengaku Dana BOS dan BOPD Kurang, Dedi Mulyadi : Itu Sudah Standar Nasional 

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan jika alokasi dana BOS dan BOPD sudah berdasarkan standar Nasional.

Biro Adpim Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono dalam Regional Summit dengan tema “Investasi dan Pengembangan Berkelanjutan di Jantung Jawa Barat, Kawasan Rebana, di BIJB Kertajati, Kabupaten Majalengka, Senin (19/5/2025). 

Sementara itu, Kepala SMKN 13, Asep Tapip menambahkan, pihaknya tetap akan menerima sumbangan dari orang tua siswa. Walaupun, pihaknya tidak mewajibkan, apalagi bagi orang tua siswa yang tidak mampu.

"Kami membebaskan, yang tidak mampu nggak usah bayar. Kalau sumbangan tidak akan saya hentikan. Sumbangan ibadah, silakan menyumbang di sekolah, yang sudah berjalan ya berjalan saja," ujar Asep.

Asep mengaku sejak dirinya menjadi Kepala Sekolah di SMKN 13 Kota Bandung, tidak pernah memaksa kepada orang tua siswa untuk memberikan sumbangan.

"Sejak saya di sini, tidak ada pungutan atau sumbangan yang wajib. Dibuat patok harus sekian, kemudian kalau itu (belum) bayar ditagih. Apalagi dihubungkan dengan kartu peserta (untuk ujian) Nggak ada. Makanya silakan orang tuanya (yang lapor ke Ono) datang aja ke sini, kita selesaikan, tabayun aja. Ini kan jadi fitnah," ucapnya.

Kalaupun kebutuhan sekolah tetap tidak tertutup dari dana BOS dan BOPD, kata dia, pihaknya tetap tidak akan mewajibkan sumbangan dan memanfaatkan yang ada. 

"Nggak, gini aja jawabannya, seadanya aja. Memanfaatkan yang ada," katanya.
 

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved